Mahasiswa UGM Demo Tolak Revisi RUU KPK


Para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia melakukan aksi di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10). ANTARA
MerahPutih Peristiwa - Puluhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan demo tolak revisi RUU KPK di Bundaran UGM, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta, Jumat (9/10). Mereka menegaskan bahwa revisi tersebut merupakan bentuk pelemahan KPK, sehingga akan menciptakan ruang korupsi semakin besar di Tanah Air.
Koordinator lapangan, Aldo, mengatakan upaya pelemahan tersebut terlihat dari pasal yang telah ramai diperbincangkan publik. Menurut mahasiswa Hukum UGM ini, masa 12 tahun untuk KPK memberantas korupsi tidaklah cukup. Menurutnya, korupsi di Tanah Air telah mengakar.
"Itu pasal 5. Mana mungkin selama 12 tahun korupsi bisa hilang," paparnya.
Yaruska juga menjelaskan, wewenang SP3 yang diberikan kepada KPK juga justru menjadi deal politik bagi politisi. SP3 malah membuat KPK bekerja secara profesional.
"Kami menentang rencana revisi itu. Mustahil kalau revisi jadi jaminan Indonesia bakal bersih dari korupsi," imbuhya. (fre)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Orang sebagai Tersangka Demo Ricuh, 6 Masuk Klaster Penghasut, Sisanya Perusuh

TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional

Perwira BAIS TNI ‘Nyaris’ Diciduk saat Demo Rusuh, Mabes TNI: Lagi Tugas Negara Memonitor Massa dan Pengumpulan Data

Polisi Minta PPATK Telusuri Aliran Dana ke Para Pelaku Kerusuhan Demo Jakarta

Polda Metro Jaya Geledah Kantor Lokataru Foundation Selama 2 Jam

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Aksi Demo di Bandara Adalah Hoaks, Kapolresta Bandara Soetta: Jangan Terhasut Provokasi

Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
