Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 30 Juni 2015
Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Bulan Bintang (PBB) serahkan kepengurusan yang baru hasil Muktamar ke IV ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Penyerahan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan dirinya ditemui langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. PBB berharap Yasonna segera mengesahkan kepengurusan partainya dalam waktu satu pekan.

"Karena memang tidak ada konflik di internal PBB maka kami harap dalam seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," katanya, di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6).

Pakar hukum tata negara ini juga berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menverifikasi ulang PBB pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, pada pemilu 2014 lalu, PBB sudah menjadi salah satu peserta.

"PBB sudah berkali kali ikut pemilu," kata Yusril.

Berikut susunan lengkap kepengurusan PBB periode 2014-2019:

Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra
Waketum/Ketua harian : Jamaluddin Karim
Waketum Bidang Organisasi. : Syarifien Maloko
Waketum Bidang Pengkaderan : Edy Wahyudin
Waketum Bidang Eko dan Pembangunan : Mashululhaq
Sekjen : Jurhum Lantong

Ketua Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Insfrastruktur Partai : Dwianto Ananias
Ketua Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Muhanto
Ketua Bid Hubungan dan Kerjasama dan Luar negeri : M Taufik Rahman
Ketua Bid Pemerintahan Dalam negeri dan otonomi Daerah : Yusuf khasani
Ketua Bid Komunikasi dan Informatika : Harjono Padmono Putro
Ketua Bidang Hukum dan HAM : Fachmi
Ketua Bid Politik dan Pembangunan Daerah : Afriansyah Noer
Ketua Bid Pemuda dan Mahasiswa : Abdul Halim
Ketua Bid Pengembangan Sumber Daya Perempuan : Ramdhyana Nuzul Qadrina
Ketua Bid Keadilan Eko dan Pembangunan : Mawardi Abdullah
Ketua Bid Lingkungan Hidup, Maritim, dan Infrastruktur : Prof Nawawi lubis
Ketua Bid Pendidikan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan : Zulkifli
Ketua Bid Pengembangan Wakaf Zakat dan Sadaqah : Henry Tanjung
Ketua Bid ESDM : Dr Ir Ahmad Bachtiar Amin
Wasekjen Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Infrastruktur Partai : Husni Jumat
Wasekjen Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Yurisman Star
Wasekjen Bid Hub dan Kerjasama Luar Negeri : Alexander David Pranata Boer
Wasekjen Bid Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Hasfil Nazir (mad)

BACA JUGA:

Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

Yusril Ihza Sarankan Jokowi Lebih Teliti Sebelum Teken Naskah

Yusril: 17 Tahun Reformasi Harusnya Bangsa Ini Lebih Maju

Yusril: Jokowi Harus Evaluasi Menkumham

 

#Menteri Yasonna #Yasonna Laoly #Kemenkumham #Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Indonesia
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Bagikan