Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 30 Juni 2015
Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Bulan Bintang (PBB) serahkan kepengurusan yang baru hasil Muktamar ke IV ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Penyerahan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan dirinya ditemui langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. PBB berharap Yasonna segera mengesahkan kepengurusan partainya dalam waktu satu pekan.

"Karena memang tidak ada konflik di internal PBB maka kami harap dalam seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," katanya, di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6).

Pakar hukum tata negara ini juga berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menverifikasi ulang PBB pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, pada pemilu 2014 lalu, PBB sudah menjadi salah satu peserta.

"PBB sudah berkali kali ikut pemilu," kata Yusril.

Berikut susunan lengkap kepengurusan PBB periode 2014-2019:

Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra
Waketum/Ketua harian : Jamaluddin Karim
Waketum Bidang Organisasi. : Syarifien Maloko
Waketum Bidang Pengkaderan : Edy Wahyudin
Waketum Bidang Eko dan Pembangunan : Mashululhaq
Sekjen : Jurhum Lantong

Ketua Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Insfrastruktur Partai : Dwianto Ananias
Ketua Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Muhanto
Ketua Bid Hubungan dan Kerjasama dan Luar negeri : M Taufik Rahman
Ketua Bid Pemerintahan Dalam negeri dan otonomi Daerah : Yusuf khasani
Ketua Bid Komunikasi dan Informatika : Harjono Padmono Putro
Ketua Bidang Hukum dan HAM : Fachmi
Ketua Bid Politik dan Pembangunan Daerah : Afriansyah Noer
Ketua Bid Pemuda dan Mahasiswa : Abdul Halim
Ketua Bid Pengembangan Sumber Daya Perempuan : Ramdhyana Nuzul Qadrina
Ketua Bid Keadilan Eko dan Pembangunan : Mawardi Abdullah
Ketua Bid Lingkungan Hidup, Maritim, dan Infrastruktur : Prof Nawawi lubis
Ketua Bid Pendidikan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan : Zulkifli
Ketua Bid Pengembangan Wakaf Zakat dan Sadaqah : Henry Tanjung
Ketua Bid ESDM : Dr Ir Ahmad Bachtiar Amin
Wasekjen Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Infrastruktur Partai : Husni Jumat
Wasekjen Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Yurisman Star
Wasekjen Bid Hub dan Kerjasama Luar Negeri : Alexander David Pranata Boer
Wasekjen Bid Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Hasfil Nazir (mad)

BACA JUGA:

Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

Yusril Ihza Sarankan Jokowi Lebih Teliti Sebelum Teken Naskah

Yusril: 17 Tahun Reformasi Harusnya Bangsa Ini Lebih Maju

Yusril: Jokowi Harus Evaluasi Menkumham

 

#Menteri Yasonna #Yasonna Laoly #Kemenkumham #Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan