Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 30 Juni 2015
Kunjungi Kemenkum HAM, Yusril Daftarkan Kepengurusan PBB

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Bulan Bintang (PBB) serahkan kepengurusan yang baru hasil Muktamar ke IV ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Penyerahan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menjelaskan dirinya ditemui langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. PBB berharap Yasonna segera mengesahkan kepengurusan partainya dalam waktu satu pekan.

"Karena memang tidak ada konflik di internal PBB maka kami harap dalam seminggu ini kiranya susunan pengurus PBB sudah dapat dikeluarkan," katanya, di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6).

Pakar hukum tata negara ini juga berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menverifikasi ulang PBB pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, pada pemilu 2014 lalu, PBB sudah menjadi salah satu peserta.

"PBB sudah berkali kali ikut pemilu," kata Yusril.

Berikut susunan lengkap kepengurusan PBB periode 2014-2019:

Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra
Waketum/Ketua harian : Jamaluddin Karim
Waketum Bidang Organisasi. : Syarifien Maloko
Waketum Bidang Pengkaderan : Edy Wahyudin
Waketum Bidang Eko dan Pembangunan : Mashululhaq
Sekjen : Jurhum Lantong

Ketua Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Insfrastruktur Partai : Dwianto Ananias
Ketua Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Muhanto
Ketua Bid Hubungan dan Kerjasama dan Luar negeri : M Taufik Rahman
Ketua Bid Pemerintahan Dalam negeri dan otonomi Daerah : Yusuf khasani
Ketua Bid Komunikasi dan Informatika : Harjono Padmono Putro
Ketua Bidang Hukum dan HAM : Fachmi
Ketua Bid Politik dan Pembangunan Daerah : Afriansyah Noer
Ketua Bid Pemuda dan Mahasiswa : Abdul Halim
Ketua Bid Pengembangan Sumber Daya Perempuan : Ramdhyana Nuzul Qadrina
Ketua Bid Keadilan Eko dan Pembangunan : Mawardi Abdullah
Ketua Bid Lingkungan Hidup, Maritim, dan Infrastruktur : Prof Nawawi lubis
Ketua Bid Pendidikan dan Aksi Sosial Kemasyarakatan : Zulkifli
Ketua Bid Pengembangan Wakaf Zakat dan Sadaqah : Henry Tanjung
Ketua Bid ESDM : Dr Ir Ahmad Bachtiar Amin
Wasekjen Bid Pembinaan dan Pemberdayaan Infrastruktur Partai : Husni Jumat
Wasekjen Bid Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan : Yurisman Star
Wasekjen Bid Hub dan Kerjasama Luar Negeri : Alexander David Pranata Boer
Wasekjen Bid Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah : Hasfil Nazir (mad)

BACA JUGA:

Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

Yusril Ihza Sarankan Jokowi Lebih Teliti Sebelum Teken Naskah

Yusril: 17 Tahun Reformasi Harusnya Bangsa Ini Lebih Maju

Yusril: Jokowi Harus Evaluasi Menkumham

 

#Menteri Yasonna #Yasonna Laoly #Kemenkumham #Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Indonesia
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Asosiasi pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan audiensi soal kenaikan biaya sewa kios.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Pedagang Pasar Pramuka Geruduk Balai Kota, Protes Sewa Kios Naik hingga Rp 425 Juta
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Bagikan