Kuasa Hukum Nelayan Jakarta Meminta Reklamasi Dihentikan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 04 Agustus 2016
Kuasa Hukum Nelayan Jakarta Meminta Reklamasi Dihentikan

Kuasa hukum nelayan Jakarta Tigor Hutapea meminta majelis hakim PTUN Jakarta menghentikan proyek reklamasi (Foto: MP/Noer Ardiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Dalam lanjutan sidang Reklamasi Pulau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kuasa hukum nelayan Jakarta Tigor Hutapea meminta hakim untuk menghentikan proyek tersebut.

Selain merusak lingkungan, reklamasi pulau sangat memengaruhi wilayah tangkapan nelayan yang di mana segala harapan dan impian berada di wilayah tersebut.

"Saya meminta kepada hakim agar membatalkan keputusan proyek pembangunan Reklamasi Pulau F, I, dan K," kata Tigor PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (4/8).

Selain Tigor, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan juga berharap agar majelis hakim menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. "Karena dengan adanya reklamasi akan merugikan nelayan dan merusak lingkungan Teluk Jakarta. Kami selaku masyarakat kecil yang akan merasakannya," ucapnya dengan getir.(Ard)

BACA JUGA:

  1. Agung Podomoro Geram Pemerintah Hentikan Reklamasi Pulau G
  2. Penjelasan Teknis Terkait Reklamasi Pulau G
  3. Penjelasan APLN Terkait Reklamasi Pulau G
  4. Komentar WALHI Jakarta jika Ahok Tetap Lanjutkan Reklamasi Pulau G
  5. PT MWS Hentikan Reklamasi Pulau G

 

 

#PTUN Jakarta #Reklamasi Pulau G #Reklamasi Teluk Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Proyek pembangunan pulau sampah masih membutuhkan jalan panjang untuk direalisasikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Februari 2025
Pembangunan Pulau Sampah Jakarta Masih Butuh Kroscek Regulasi Reklamasi
Indonesia
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Selain penyegelan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan akan terus mendalami pelaku serta motif di balik kegiatan ilegal tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Diduga tak Berizin, Pagar Laut yang Ganggu Nelayan di Tangerang akan Dibongkar
Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Jakarta diyakini masih bisa dikembangkan secara keilmuan
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 September 2024
Ridwan Kamil Bakal Audit Aturan Reklamasi Utara Jakarta Jika Jadi Gubernur
Indonesia
MK Siapkan Banding untuk Melawan Putusan PTUN Terkait Suhartoyo
PTUN Jakarta mengabulkan sebagian petitum yang diajukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman.
Frengky Aruan - Rabu, 14 Agustus 2024
MK Siapkan Banding untuk Melawan Putusan PTUN Terkait Suhartoyo
Bagikan