KPRI: Bebaskan Mahasiswa Papua yang Ditangkap!

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 02 Desember 2015
KPRI: Bebaskan Mahasiswa Papua yang Ditangkap!

Polisi mengamankan pelaku yang diduga sebagai provokator pada aksi demo mahasiswa Papua di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (1/12). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Anwar Ma’ruf seperti dalam rilis yang dikirim kepada merahputih.com pada Rabu (2/12), mengungkapkan sudah bukan rahasia umum pelanggaran HAM masih berlangsung di Bumi Cendrawasih. Berbagai tindakan pembungkaman, intimidasi dan kekerasan masih dialami oleh rakyat Papua hingga hari ini.

"Pergantian berbagai rezim di Indonesia tidak mengubah nasib masyarakat Papua yang hingga saat ini masih mengalami ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sumber daya alamnya dikeruk untuk kepentingan para pemilik modal. Namun ketika masyarakat Papua bersuara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, tindak kekerasan segera dilakukan untuk membungkam suara-suara masyarakat Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang dan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian ini juga menunjukkan demokratisasi di Indonesia sedang terancam. Ancaman terhadap demokratisasi ini semakin nyata ketika aparat keamanan dapat bertindak sewenang-wenang untuk membungkam aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan ketidakadilan.

"Jaminan terhadap hak-hak warga negara untuk terlibat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi serta budaya terancam melalui keberingasan aparat keamanan dalam melakukan upaya pembungkaman," ujarnya.

Karena Anwar selaku Presiden dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

1. Mengecam tindakan aparat kepolisian yang melakukan pembubaran paksa dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP);
2. Bebaskan segara 306 peserta massa aksi yang saat ini ditangkap dan diperiksa di POLDA Jaya;
3. Hentikan segera tindakan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan di tanah Papua;
4. Pemerintah Indonesia harus menjamin hak-hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dan berekspresi serta menjamin demokratisasi di Indonesia tidak dirusak oleh kepentingan elit politik dan pemilik modal;
5. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. (aka)

 

BACA JUGA:

  1. KPRI Kecam Pembubaran Paksa dan Penangkapan Mahasiswa Papua
  2. Wali Kota Yogyakarta: KB Tak Batasi Kelahiran Anak
  3. KPMP Kampanyekan Anti Kekerasan lewat Lomba Seni Budaya
  4. KPK: OTT di Serpong Terkait Pembentukan Bank Banten
  5. KPK Amankan 8 Orang saat OTT di Serpong
#Papua #Gerakan Mahasiswa
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Pelaku Pratu TB sempat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa
Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa dijamin oleh konstitusi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polisi Diminta Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Amikom, Bonnie Triyana: Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Kekerasan Aparat Terhadap Pengunjuk Rasa
Indonesia
Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Mobil dinas Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut menjadi korban pengerusakan massa dalam aksi penolakan pemindahan Tapol yang berujung ricuh di Kota Sorong
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
 Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Indonesia
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Empat tapol yang dipindahkan merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makasar.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Indonesia
2 Brimob Tewas di Nabire, Reka Ulang Peragakan 23 Adegan
Usai rekonstruksi, tersangka Suplianus Bagau kembali diamankan ke Rutan Polres Nabire.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
2 Brimob Tewas di Nabire, Reka Ulang Peragakan 23 Adegan
Indonesia
Operasional Bandara Ilaga Papua Sudah Normal Setelah Insiden Kebakaran Pesawat
Pesawat Aviasi Puncak PK-PPI jenis Grand Caravan kehilangan kendali sesaat setelah mendarat, lalu menabrak Pos Pasgat TNI-AU di ujung landas pacu Bandara Aminggaru, Ilaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Operasional Bandara Ilaga Papua Sudah Normal Setelah Insiden Kebakaran Pesawat
Indonesia
Segerombolan Anggota KKB Pelaku Pembunuhan Polisi di Papua Akhirnya Ditangkap
Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki di Nabire.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Agustus 2025
Segerombolan Anggota KKB Pelaku Pembunuhan Polisi di Papua Akhirnya Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Indonesia
PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur-Polisi Diduga Lakukan Intervensi
Sebelumnya, masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (11/8) siang menuntut netralitas ASN dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur-Polisi Diduga Lakukan Intervensi
Indonesia
Cium Eskalasi Kecurangan Hasil PSU Pilkada Papua, PDIP: Jangan Intervensi Kehendak Rakyat
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy mengatakan, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Cium Eskalasi Kecurangan Hasil PSU Pilkada Papua, PDIP: Jangan Intervensi Kehendak Rakyat
Bagikan