KPRI: Bebaskan Mahasiswa Papua yang Ditangkap!

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 02 Desember 2015
KPRI: Bebaskan Mahasiswa Papua yang Ditangkap!

Polisi mengamankan pelaku yang diduga sebagai provokator pada aksi demo mahasiswa Papua di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (1/12). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Anwar Ma’ruf seperti dalam rilis yang dikirim kepada merahputih.com pada Rabu (2/12), mengungkapkan sudah bukan rahasia umum pelanggaran HAM masih berlangsung di Bumi Cendrawasih. Berbagai tindakan pembungkaman, intimidasi dan kekerasan masih dialami oleh rakyat Papua hingga hari ini.

"Pergantian berbagai rezim di Indonesia tidak mengubah nasib masyarakat Papua yang hingga saat ini masih mengalami ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sumber daya alamnya dikeruk untuk kepentingan para pemilik modal. Namun ketika masyarakat Papua bersuara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, tindak kekerasan segera dilakukan untuk membungkam suara-suara masyarakat Papua," jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang dan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian ini juga menunjukkan demokratisasi di Indonesia sedang terancam. Ancaman terhadap demokratisasi ini semakin nyata ketika aparat keamanan dapat bertindak sewenang-wenang untuk membungkam aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan ketidakadilan.

"Jaminan terhadap hak-hak warga negara untuk terlibat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi serta budaya terancam melalui keberingasan aparat keamanan dalam melakukan upaya pembungkaman," ujarnya.

Karena Anwar selaku Presiden dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan sikap:

1. Mengecam tindakan aparat kepolisian yang melakukan pembubaran paksa dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP);
2. Bebaskan segara 306 peserta massa aksi yang saat ini ditangkap dan diperiksa di POLDA Jaya;
3. Hentikan segera tindakan diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan di tanah Papua;
4. Pemerintah Indonesia harus menjamin hak-hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dan berekspresi serta menjamin demokratisasi di Indonesia tidak dirusak oleh kepentingan elit politik dan pemilik modal;
5. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. (aka)

 

BACA JUGA:

  1. KPRI Kecam Pembubaran Paksa dan Penangkapan Mahasiswa Papua
  2. Wali Kota Yogyakarta: KB Tak Batasi Kelahiran Anak
  3. KPMP Kampanyekan Anti Kekerasan lewat Lomba Seni Budaya
  4. KPK: OTT di Serpong Terkait Pembentukan Bank Banten
  5. KPK Amankan 8 Orang saat OTT di Serpong
#Papua #Gerakan Mahasiswa
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Aksi demonstrasi oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) yang berlangsung di kawasan traffic light Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu (15/10) siang, berakhir ricuh dan anarkis.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Indonesia
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
Tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Membakar bangunan sekolah merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan tidak dapat diterima.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
Indonesia
Pesawat Smart Air Tergelincir di Lapangan Terbang Tiom, Papua, tak Ada Korban Jiwa
Pesawat jenis Caravan C208 dengan nomor registrasi PK-SNA itu membawa barang dan bahan makanan dari Timika, Kabupaten Mimika, menuju Kabupaten Lanny Jaya.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Pesawat Smart Air Tergelincir di Lapangan Terbang Tiom, Papua, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah
Adanya enam provinsi di Tanah Papua memerlukan sinergi dan integrasi yang lebih kuat agar percepatan pembangunan dapat tercapai secara merata.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah
Indonesia
4 Jasad Korban Longsor Freeport Diterbangkan ke Jakarta, Termasuk 2 Ekspatriat
Dua korban atas nama Victor Manuel Bastida Ballesteros merupakan pekerja ekspatriat asal Chili dan Balisang Telile merupakan pekerja ekspatriat asal Afrika
Wisnu Cipto - Senin, 06 Oktober 2025
4 Jasad Korban Longsor Freeport Diterbangkan ke Jakarta, Termasuk 2 Ekspatriat
Indonesia
TNI-Polri Berhasil Evakuasi 5 Jenazah Pendulang Emas Korban KKB di Pedalaman Yahukimo
Diduga, pelaku penyerangan terhadap para pendulang yaitu KKB pimpinan Kopitua Heluka.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
TNI-Polri Berhasil Evakuasi 5 Jenazah Pendulang Emas Korban KKB di Pedalaman Yahukimo
Indonesia
KKB Papua Kembali Berulah Bakar Puskesmas Kiwirok, Berujung Kontak Senjata
KKB Kodap XV Ngalum Kupel membakar bangunan Puskesmas Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin (29/9) pagi.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
KKB Papua Kembali Berulah Bakar Puskesmas Kiwirok, Berujung Kontak Senjata
Indonesia
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Tidak ada laporan korban setelah gempa kuat tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Gempa Nabire Papua M 6,6 Sebabkan Jaringan Telekomunikasi Terputus dan Objek Vital Rusak
Indonesia
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Tim reaksi cepat itu bertugas mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire melakukan asesmen untuk menentukan status bencana di Nabire.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Bagikan