Kontras Layangkan Surat Gugatan Gelar Pahlawan Soeharto

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 24 Mei 2016
Kontras Layangkan Surat Gugatan Gelar Pahlawan Soeharto

Jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto" di Kantor Kontras, Jl. Kramat II No. 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5). (Foto MerahPutih/Yohanes Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) berencana melayangkan surat gugatan penolakan kepada Kementerian Sosial dan Partai Golkar atas pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua Indonesia Soeharto. 

"Dalam waktu dekat ini, kami berencana untuk melayang surat gugatan penolakan atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Nantinya, surat dituju kepada pihak terkait seperti Kementerian Sosial dan Partai Golkar," ujar Wakil Koordinator Bidang Advokat Kontras Yati Andriani saat ditemui dalam jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto," di kantor Kontras, Jalan Kramat II No 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Yati menambahkan, ini merupakan surat kedua yang akan dilayangkan oleh Kontras kepada pemerintah. Sebelumnya, pada tahun 2010, surat pertama ditujukan kepada Kemenpolhukam saat itu masih dijabat oleh Djoko Suyanto.

"Tahun 2010 surat pertama atas penolakan pemberian gelar sudah dilayangkan kepada Kemenpolhukam Djoko Suyanto. Surat kedua ini upaya dari kami untuk menghentikan pemberian gelar tersebut," tegasnya.

Menurutnya, meski saat ini pemerintah masih menunda waktu atau masih menentukan waktu yang tepat untuk pemberian gelar Pahlawan Nasional, hal tersebut merupakan bentuk pencederaan rasa keadilan dan mencederasi agenda reformasi.

"Buat kami, waktu yang diulur oleh pemerintah untuk memberikan gelar bagi Soeharto dapat mencederai rasa keadilan dan mencederai agenda reformasi," pungkasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Gelar Pahlawan Soeharto Mengkhianati Cita-cita Reformasi
  2. KontraS Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
  3. Kontras: Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto Harus Ditolak
  4. Gema Demokrasi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
  5. 18 Tahun Reformasi, Gema Demokrasi Ajak Masyarakat Rebut Supremasi Hukum
#Gelar Pahlawan Soeharto #Kontras
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Wamensos Sebut Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto Ada di Istana
Sosok aktivis 98 ini menyampaikan bahwa batas waktu pengusulan dari daerah akan berakhir pada akhir Mei
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 24 Mei 2025
Wamensos Sebut Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto Ada di Istana
Indonesia
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 24 Mei 2025
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Indonesia
Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel
Berdasarkan pantauan CCTV kantor Kontras, dua pria yang datang mengenakan pakaian hitam dan satu lagi memakai kaos berwarna krem.
Wisnu Cipto - Senin, 17 Maret 2025
Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel
Indonesia
KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melayangkan surat ke Komisi I dan Komisi III DPR RI.
Frengky Aruan - Senin, 03 Maret 2025
KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri
Indonesia
Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 29 September 2024
Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
KontraS Nilai Ketiga Capres Belum Tunjukkan Komitmen terhadap Penegakan HAM
Pemaparan ketiga capres dalam debat belum sepenuhnya menunjukkan komitmen terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.
Zulfikar Sy - Kamis, 14 Desember 2023
KontraS Nilai Ketiga Capres Belum Tunjukkan Komitmen terhadap Penegakan HAM
Indonesia
KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya menilai, berbagai catatan yang disusun dalam laporan ini merupakan upaya konstitusional yang dilakukan masyarakat sipil dalam kerangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme check and balances yang dilakukan lembaga formal.
Mula Akmal - Jumat, 20 Oktober 2023
KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi
Indonesia
Luhut Absen dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia KontraS
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (3/4).
Mula Akmal - Senin, 03 April 2023
Luhut Absen dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia KontraS
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan