KontraS Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 24 Mei 2016
KontraS Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Suasana jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto" di Kantor Kontras, Jl. Kramat II No. 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5). (Foto MerahPutih/Yohanes Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) secara tegas menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden kedua RI Soeharto. Pasalnya, selama di bawah pemerintahannya banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Wakil Koordinator Bidang Advokat Kontras Yati Andriani menilai pemberian gelar pahlawan ini adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan konteks keadilan.

"Wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sesungguhnya sudan muncul beberapa kali, yakni pada tahun 2010 ketika namanya lolos sebagai calon penerima gelar pahlawan dari wilayah Jawa Tengah oleh Kementerian Sosial," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jalan Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Kemudian, kata Yati menambahkan, pada tahun 2014, ketika Capres Prabowo Subianto kala itu melontarkan janji untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepda Soeharto seandainya dia terpilih menjadi Presiden.

"Ditambah lagi ketika Munaslub Partai Golkar baru-baru ini kembali mengusulkan agar Presiden Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional," tuturnya. (Abi) 

BACA JUGA:

  1. Kontras: Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto Harus Ditolak
  2. Gema Demokrasi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
  3. 18 Tahun Reformasi, Gema Demokrasi Ajak Masyarakat Rebut Supremasi Hukum
  4. Gema Demokrasi Gelar Unjuk Rasa 18 Tahun Reformasi
  5. Video Detik-Detik Runtuhnya Rezim Soeharto
#Pelanggaran HAM #Pahlawan Nasional #Soeharto #Kontras
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berbesar Hati Capaian Stok Beras Nasional Lampaui Era Soeharto
Saat ini stok beras nasional mencapai lebih dari 3 juta ton, melampaui rekor tertinggi sebelumnya sebesar 2 juta ton di era Presiden ke-2 RI Soeharto.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Berbesar Hati Capaian Stok Beras Nasional Lampaui Era Soeharto
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
DPR Sambut Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Negara Diminta Tak Lagi Menunda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Dianggap Lebih Berjasa dari Soekarno dan Soeharto
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Jasanya dianggap lebih besar dibanding Soekarno dan Soeharto.
Soffi Amira - Sabtu, 15 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Dianggap Lebih Berjasa dari Soekarno dan Soeharto
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Indonesia
Menteri HAM Ogah Komentar Detail Soal Gelar Pahlwan Soeharto
Pigai menjelaskan Kementerian HAM tidak memberikan rekomendasi nama apa pun untuk diusulkan menjadi pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Menteri HAM Ogah Komentar Detail Soal Gelar Pahlwan Soeharto
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional
Prof. Mochtar Kusumaatmadja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas perjuangannya memperjuangkan konsep Negara Kepulauan Indonesia di dunia internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Dari Akademisi hingga Diplomat, Kiprah Prof. Mochtar Kusumaatmadja Kini Diabadikan sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Bagikan