Komisi II DPR Silang Pendapat Soal Pencalonan Kepala Daerah


Foto: Twitter @DPR_RI
MerahPutih Nasional - Sikap Komisi II DPR terpecah dua dalam menyikapi pencalonan kepala daerah. Mayoritas fraksi berpandangan, partai politik yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah yang mempunyai keputusan inkracht pengadilan dan beberapa fraksi menyatakan cukup dengan keputusan pengadilan terakhir.
"Kemarin mengerucut dua opsi, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau putusan pengadilan terakhir," ujar Politikus PKB Malik Haramain pada merahputih.com di DPR, Jakarta, Jumat (24//4).
Menurut Malik, partai lebih setuju bila KPU merujuk pada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebab, keputusan terakhir pengadilan yang belum inkracht rawan digugat.
"Kita serahkan ke KPU mau pilih yang mana," kata dia.
Ditambahkan Malik, pihaknya juga mendorong agar Pimpinan DPR segera mengundang Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat putusan inkracht di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"MA tidak boleh menghindar, harus ikut dan memutuskan sengketa partai politik. Seperti apa keputusan MA, sepenuhnya kita serahkan, bahwa kita minta untuk kepentingan bersama," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Calon Kepala Daerah Tidak Boleh Bayar Mahar ke Parpol
Kepengurusan Ganda, KPU Ikuti Putusan Pengadilan
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
