DPRD DKI Bentuk Pansus Selidiki Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 17 Juni 2015
DPRD DKI  Bentuk Pansus Selidiki Mega Proyek  Reklamasi Teluk Jakarta

Ketua Fraksi Hanura Mohammad Sangaji (foto/facebook Ongen Sangaji Full)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki proyek reklamasi teluk Jakarta.

"Ini dalam proses membentuk pansus," kata Ketua Fraksi Hanura Mohammad Sangaji kepada Merahputih.com, di DPRD, Jakarta, Rabu (17/6).

Politikus yang akrab disapa Ongen ini mengaku banyak menemukan keganjilan dalam mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Diantaranya, hilangnya beberapa pulau dan tidak adanya analisis dampak lingkungan (amdal).

"Banyak persoalan yang kita temukan, banyak pulau hilang," ungkap Ongen.

Dia menjelaskan mekanisme pembentukan Pansus harus melalui rapat pimpinan terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan dari 106 anggota Dewan.

Ongen meminta agar reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. "Yang lakukan reklamasi distop," tandasnya.

Seperti diketahui, proyek reklamasi teluk Jakarta bakal digarap PT Muara Wisesa Samudera yang merupakana anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Reklamasi rencananya digarap 2015 dan diperkirakan rampung dalam kurun waktu tiga tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Bos Susi Air ini baru akan mengeluarkan izin bila analisis dampak lingkungan (amdal) sudah ada.

"Kalau belum ada artinya izin tidak boleh dilaksanakan,” kata Susi, di DPR, Jakarta, Senin (15/6). (mad)

BACA JUGA: 

Menteri Susi: Reklamasi Teluk Jakarta Tidak Berizin 

Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Ilegal

 

#DPRD DKI Jakarta #Reklamasi Teluk Jakarta #Ongen Sangaji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Bagikan