Kelompok HAM Minta Pakistan Tak Hukum Gantung Orang Gangguan Mental

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 25 Juli 2015
Kelompok HAM Minta Pakistan Tak Hukum Gantung Orang Gangguan Mental

Hukum Gantung Pakistan (Screenshot BBC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Internasional - Human Rights Watch (HRW) atau kelompok penggiat HAM dari PBB meminta Pakistan untuk tidak mengeksekusi seseorang dengan gangguan mental.

Seperti dilansir BBC, Pakistan dilaporkan akan menghukum gantung tahanan dengan gangguan mental pada Rabu mendatang.

Khizar Hayat, pria yang ditahan dengan tuduhan pembunuhan ini mengalami gangguan schizophrenia. Penderita gangguan ini akan mengalami halusinasi, delusi, dan penyimpangan cara berpikir atau perilaku.

Para penderita schizophrenia ini akan kehilangan kemampuan untuk bisa bersosialsasi dengan orang lain. Mereka juga memiliki kepribadian ganda.

"Pakistan sudah mengeksekusi 176 orang sejak adanya penangguhan pada Desember lalu," begitu kutipan dari HRW. Eksekusi juga dilakukan Pakistan terhadap orang dengan gangguan mental.

Deputi HRW di Asia Phelim Kine mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan terhadap tahanan yang mengalami gangguan mental adalah salah satu aksi barbar dan tidak menunjukkan adanya keadilan dalam hukum.

"Presiden Pakistan harusnya mengkaji ulang terkait eksekusi ini dan mencegah adanya pelanggaran HAM yang mengerikan," tutur Phelim Kine.

 

BACA JUGA:

Gempa Dahsyat Baru Saja Guncang Pakistan.

Hukum Bersenjata di AS Bikin Obama Stres

Berteduh di Bawah Pohon, 19 Turis Rusia Tersambar Petir

7 Warga Meksiko Tewas Tersambar Petir

 

#PBB #Eksekusi Mati #HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Pemanasan global telah merusak stabilitas ekologi Himalaya yang rapuh, melelehkan permafrost serta gletser, dan mempercepat timbulnya berbagai bahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Dunia
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat  Benjamin Netanyahu Pidato di  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Menlu Sugiono akan menyampaikan National Statement Indonesia di Sidang Umum PBB ke-81, membawa isu Palestina, multilateralisme hingga Global South.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Indonesia
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
PAM Jaya mewakili Indonesia di New York, Amerika Serikat. PAM Jaya menargetkan pengelolaan air Jakarta selesai 2029.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Dunia
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan serukan penghapusan hak veto dan keanggotaan tetap DK PBB demi tatanan dunia yang lebih adil. Simak usulan lengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Indonesia
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Delegasi Indonesia juga akan memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029—2030.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Bagikan