Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran, Peminat Membludak

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 01 Agustus 2016
Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran, Peminat Membludak

Presiden Jokowi mensosialisaikan amnesti pajak di hadapan pengusaha, Senin (1/8) pagi, di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta. (Foto: Humas/Deni)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Presiden Joko Widodo berada di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8) untuk sosialisasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) tadi siang. Animo masyarakat untuk tahu lebih banyak soal Tax Amnesty, yang dilihat dari panjangnya antrean hingga mencapai 100 meter. 

Di dalam, ruangan yang menyediakan 10.000 kursi terisi penuh. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan, ada sebagian yang rela berdiri karena tidak kebagian kursi.

Jokowi, begitu ia akrap disapa, yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan sejumlah paparan mengenai pemanfaatan dana hasil amnesti pajak untuk aktivitas perekonomian.

Berdasarkan susunan acara yang diperoleh merahputih.com, dalam acara yang tidak dipungut biaya dan bebas ini, masyarakat dapat mendengarkan diskusi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Selain itu, peserta sosialisasi juga dapat berdialog langsung dengan Presiden dan menteri-menteri Kabinet Kerja mengenai aspek penting dalam program pengampunan pajak, termasuk kepastian hukum atas kerahasiaan data subjek amnesti pajak, kesiapan petugas pajak di KPP untuk pelayanan yang diharapkan tidak ada distorsi implementasi dari kebijakan amnesti pajak dan sepenuhnya mengikuti instruksi pusat tanpa penyimpangan.

BACA JUGA:

  1. Ini Tiga Aturan Menkeu Tentang Tax Amnesty
  2. Pengesahan RUU Tax Amnesty Picu Penguatan Rupiah
  3. Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Tax Amnesty
  4. Tax Amnesty Jadi Sebab Tak Tercapainya Target Pajak
  5. Tax Amnesty Tingkatkan Penerimaan Negara
#Pajak #Tax Amnesty #Presiden Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Pemprov DKI mengusulkan pencabutan insentif pajak kendaraan listrik 0 persen karena hilangkan potensi pendapatan daerah hingga Rp2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas DJP.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ada satu wajib pajak yang dalam proses penyanderaan dan 59 wajib pajak sedang dalam proses tindak lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Bagikan