Jokowi Soroti Ketimpangan Harga Kebutuhan Pokok di Papua

MerahPutih Peristiwa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti beberapa persoalan krusial yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah, khususnya di Indonesia timur.

Jokowi menilai ketimpangan itu terjadi di hampir seluruh daerah Papua. Ketimpangan harga menjadi fokus utama dalam membenahi Papua guna mengurangi kesenjangan sosial.

"Ketimpangan wilayah, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan harga, banyak faktanya memang ada di sana," kata Jokowi dalam pidato pembukan Rakernas PDIP, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).

Menurut Jokowi, hal tersebut harus segera dibenahi. Hal ini disebabkan karena infrastrukur yang sangat tidak memadai.

"Contoh, (harga) premium di sini harganya berapa? Kurang lebih Rp7.000. Tapi kita lihat di pegunungan tengah di Wamena, di sana Rp60 ribu. Inilah ketimpangan wilayah yang harus kita kejar dan kita perbaiki," seru Jokowi yang disambut riuhan tepuk tangan peserta rakernas.

Dengan nada suara tinggi serta raut wajah yang meyakinkan, Jokowi dengan tegas menyatakan akan melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur dengan konsep Indonesia sentris bukan Jawa sentris.

"Kita tidak ingin Jawa sentris dalam membangun infrastruktur, tapi Indonesia sentris. Itu yang ingin kita kejar. Kita tahu anggaran untuk Indonesia timur luar biasa," serunya lagi dan peserta pun bergemuruh.

Sementara, beberapa pejabat negara juga hadir dalam acara Rakernas PDIP bertajuk "Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana", di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (dit)

BACA JUGA:

1. Janji Presiden Jokowi untuk Tanah Papua
2. Yonif 509/Raider Kostrad Berikan Sumbangan Rosario di Papua
3. Kapolri Pastikan Pengamanan Presiden di Papua Berjalan Baik
4. Pemprov Papua Minta Bagian 10 Persen Divestasi Saham Freeport
5. Presiden Direktur Freeport Kunjungi Gubernur Papua