Jika Gabung TPP, Faisal Basri Usul Dibentuk Kementerian Baru

MerahPutih Bisnis - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mendukung keinginan Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Dagang Trans-Pasifik. Faisal meminta pemerintah untuk membentuk kementerian baru yang membidangi perdagangan internasional.

"Saya rasa diperlukan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, penggabungan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Karena informasi kedepan harus luar negeri," tuturnya di Jakarta, Sabtu (14/11).

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini juga mengatakan pembentukan Kementerian baru itu dapat mempertegas fungsi negosiasi dan kerjasama dalam perdagangan luar negeri.

"Nah kalau untuk permasalahan industri dalam negeri diserahkan kepada Kementerian Perindustrian," jelasnya. Dengan demikian, kata Faisal, pemerintah bisa lebih siap untuk memasuki era perdagangan bebas.

Secara terpisah, ekonom senior UI Emil Slaim menegaskan bahwa TPP hanya akan merugikan Indonesia dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Mantan menteri lingkungan hidup di era Presiden kedua Soeharto itu menentang rencana pemerintah untuk bergabung menjadi anggota TPP.

"Para mafia-mafia perdagangan yang selama ini ada, akan menjadi kuat. Pasalnya banyak klausul-klausul di TPP yang tidak mengizinkan negara ikut campur soal mekanisme pasar. Apalagi suara-suara yang mendesak pemerintah bergabung dengan TPP hadir dari pemilik modal besar," kata Emil di Jakarta, Jumat (13/11) lalu.  

Emil menduga TPP melibatkan big business. Ia melihat di Indonesia sekarang ini banyak ditemui mafia, ada mafia minyak, mafia petral, dan lainnya.

"Saya khawatir betul dengan TPP itu, posisi mafia-mafia itu jadi lebih kuat," tuturnya.

Di samping itu, TPP akan membuat peran negara dalam mengatur perdaganan dan investasi akan hilang. Poin-poin yang terdapat di dalam klausul TPP sepenuhnya memberikan kebebasan kepada dunia usaha untuk menanggapi sinyal ekonomi pasar. Menurutnya ini ibarat sebuah pertandingan antara negara berkembang dengan negara maju dan sudah terlihat siapa pemenangnya.

"TPP ini merugikan Indonesia dan saya khawatir kalau ada suara yang mendukung, itu kalau kita periksa itu the big business leader. Tapi ekonomi kita kan masih lemah, babak belur nanti. Pertanian tidak ada disini padahal negara berkembang itu utamakan pertanian," tukasnya. (Rfd/Abi)

BACA JUGA:

1. Jokowi Bilang ke Obama, Indonesia Ingin Gabung TPP 
2. Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP
3. Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap
4. Teks Perjanjian TPP Setebal 2.000 Halaman Rampung
5. Sebelum Gabung, Indonesia Ingin Pelajari Dokumen TPP