Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) bersalaman setelah pertemuan mereka di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Komisi 1 DPR RI, mempertanyakan soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyambut baik tawaran AS bergabung dengan Trans- Pasifik Partnership (TPP).

Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS akhir Oktober lalu, pemerintah RI sepakat untuk ikut bergabung dalam organisasi dagang yang dibentuk negeri Paman Sam itu.

Itu artinya, Indonesia harus meniadakan segala tarif impor negara anggota TPP dan memudahkan sejumlah proses masuknya barang impor anggota TPP.

Menanggapi kesanggupan Pemerintah untuk bergabung dalam perdagangan bebas itu, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI, akan meminta jawaban kepada pemerintah soal terkait.

"Kita akan minta Menlu untuk datang ke Komisi 1 membahas hasil kunjungan Presiden ke AS khususnya, terkait pernyataan presiden yang menyambut tawaran Presiden Obama agar indonesia bergabung dengan TPP," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (10/11).

Mahfud menjelaskan Komisi 1 akan meminta klarifikasi tersebut pada rapat kerja (raker) bersama Menlu.

"Usai reses, akan kita gelar rakernya."tegasnya.

Seperti yang diketahui sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan bergabung dengan TPP, ada sekira 12 negara yang telah bergabung pada awal Oktober lalu, diantaranya AS, Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.(fdi)

Baca Juga:

  1. Soal Makelar Diplomasi, Minggu Depan Komisi 1 DPR Panggil Menteri Retno
  2. Makelar Pertemuan Presiden di Amerika Serikat Resmi
  3. Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
  4. Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
  5. #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
#Mahfudz Siddiq #Komisi I DPR #Presiden Jokowi #Kemitraan Trans Pasifik (TPP)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Indonesia
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Anggota Komisi I DPR menegaskan agar momentum diplomasi tersebut tidak hanya sebatas simbol kehadiran.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian
Indonesia
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Seragam baru TNI hadir dengan corak sage green yang disesuaikan dengan vegetasi di Indonesia, hasil riset kamuflase untuk meningkatkan efektivitas di lapangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional
Bagikan