Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP
Eddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) bersalaman setelah pertemuan mereka di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).
MerahPutih Peristiwa - Komisi 1 DPR RI, mempertanyakan soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyambut baik tawaran AS bergabung dengan Trans- Pasifik Partnership (TPP).
Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS akhir Oktober lalu, pemerintah RI sepakat untuk ikut bergabung dalam organisasi dagang yang dibentuk negeri Paman Sam itu.
Itu artinya, Indonesia harus meniadakan segala tarif impor negara anggota TPP dan memudahkan sejumlah proses masuknya barang impor anggota TPP.
Menanggapi kesanggupan Pemerintah untuk bergabung dalam perdagangan bebas itu, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI, akan meminta jawaban kepada pemerintah soal terkait.
"Kita akan minta Menlu untuk datang ke Komisi 1 membahas hasil kunjungan Presiden ke AS khususnya, terkait pernyataan presiden yang menyambut tawaran Presiden Obama agar indonesia bergabung dengan TPP," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (10/11).
Mahfud menjelaskan Komisi 1 akan meminta klarifikasi tersebut pada rapat kerja (raker) bersama Menlu.
"Usai reses, akan kita gelar rakernya."tegasnya.
Seperti yang diketahui sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan bergabung dengan TPP, ada sekira 12 negara yang telah bergabung pada awal Oktober lalu, diantaranya AS, Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.(fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik