Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) bersalaman setelah pertemuan mereka di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Komisi 1 DPR RI, mempertanyakan soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyambut baik tawaran AS bergabung dengan Trans- Pasifik Partnership (TPP).

Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS akhir Oktober lalu, pemerintah RI sepakat untuk ikut bergabung dalam organisasi dagang yang dibentuk negeri Paman Sam itu.

Itu artinya, Indonesia harus meniadakan segala tarif impor negara anggota TPP dan memudahkan sejumlah proses masuknya barang impor anggota TPP.

Menanggapi kesanggupan Pemerintah untuk bergabung dalam perdagangan bebas itu, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI, akan meminta jawaban kepada pemerintah soal terkait.

"Kita akan minta Menlu untuk datang ke Komisi 1 membahas hasil kunjungan Presiden ke AS khususnya, terkait pernyataan presiden yang menyambut tawaran Presiden Obama agar indonesia bergabung dengan TPP," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (10/11).

Mahfud menjelaskan Komisi 1 akan meminta klarifikasi tersebut pada rapat kerja (raker) bersama Menlu.

"Usai reses, akan kita gelar rakernya."tegasnya.

Seperti yang diketahui sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan bergabung dengan TPP, ada sekira 12 negara yang telah bergabung pada awal Oktober lalu, diantaranya AS, Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.(fdi)

Baca Juga:

  1. Soal Makelar Diplomasi, Minggu Depan Komisi 1 DPR Panggil Menteri Retno
  2. Makelar Pertemuan Presiden di Amerika Serikat Resmi
  3. Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
  4. Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
  5. #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
#Mahfudz Siddiq #Komisi I DPR #Presiden Jokowi #Kemitraan Trans Pasifik (TPP)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Dunia
18 Negara Forum Kepulauan Pasifik Berkumpul di Fiji, Bahas Perubahan Iklim
Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-55 dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus hingga 4 September di Koror, Republik Palau.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
18 Negara Forum Kepulauan Pasifik Berkumpul di Fiji, Bahas Perubahan Iklim
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon manajer KDMP. Langkah itu dinilai dapat menghemat sekitar Rp 30 juta per peserta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
Bagikan