Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 07 November 2015
Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap

Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10). (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Bisnis - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya menilai Indonesia sendiri masih belum siap untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Penolakan tersebut karena hasil pertemuannya dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake JR, beberapa hari yang lalu.

"Menurut saya Indonesia belum siap untuk menjadi anggota TPP kalau dilihat dari sisi ekonomi kita masih lemah yang ditakutkan nanti indonesia menjadi bahan bulan-bulan pasar bagi negara besar yang tergabung dalam TPP," tutur Fadli saat ditemui usai diskusi Polemik Reshuffel Datang Parpol Tegang, di kawasan TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Menurut Fadli, sebaiknya pemerintah harus bebenah untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri dengan meningkatkan kualitas produk yang selama ini masih sangat lemah.

"Saya cuman bisa katakan disaat negara masih lemah sebaiknya protektif dengan memperbaiki ekonomi dan terus meningkatkan kualitas produk. Bila mana ekonomi sudah kuat kembali baru kita mulai ekspansi," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada hakikatnya politik luar negeri Indonesia adalah kepentingan nasional (National Interest). Selain itu, ketika bergabung dengan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific (APAC), Group of Twenty (G20), sebut dia, seharusnya menjadi dasar ada tidak kepentingan nasional yang Indonesia dapatkan disitu.

"Karena di dalam percaturan seperti itu selalu ada yang menang dan kalah, kita ini di posisi mana. Kalau kita yakin dan siap akan menjadi pemenang, masyarakat kita banyak mendapat keuntungan maka itu boleh saja. Tapi kalau kita hanya menjadi pasar maka kita hanya menjadi pecundang," tegasnya. (Abi)

Baca Juga:

  1. Cadangan Devisa Akhir Oktober 2015 Sebesar US$100,7 Miliar
  2. BKPM Kawal Proses Investasi Industri Padat Karya
  3. PLN Sanggupi Revisi RUPTL Selesai Akhir Tahun
  4. Pemerintah Siapkan Strategi Front Loading untuk Proyek 2016
  5. Antam Dinilai Tak Pantas Beli Saham Freeport
#Ekonomi #Trans-Pacific Partnership (TPP) #Fadli Zon
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari
Jokowi mengatakan pada pertengahan Maret dihubungi Michael Bloomberg dan diberikan ucapan selamat sudah masuk ke dewas global Bloomberg New Economy.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari
Dunia
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya
Diduga, ada 'permainan belakang' dari penunjukan Jokowi oleh Bloomberg ini.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan  Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya
Indonesia
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Ia akan bertugas untuk mengatasi masalah ekonomi global hingga krisis iklim.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Sebelumnya, jilid I progam ini telah dilaksanakan pada 2016 dan jilid II pada 2022.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
Bagikan