Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 07 November 2015
Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap

Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10). (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Bisnis - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya menilai Indonesia sendiri masih belum siap untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Penolakan tersebut karena hasil pertemuannya dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake JR, beberapa hari yang lalu.

"Menurut saya Indonesia belum siap untuk menjadi anggota TPP kalau dilihat dari sisi ekonomi kita masih lemah yang ditakutkan nanti indonesia menjadi bahan bulan-bulan pasar bagi negara besar yang tergabung dalam TPP," tutur Fadli saat ditemui usai diskusi Polemik Reshuffel Datang Parpol Tegang, di kawasan TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Menurut Fadli, sebaiknya pemerintah harus bebenah untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri dengan meningkatkan kualitas produk yang selama ini masih sangat lemah.

"Saya cuman bisa katakan disaat negara masih lemah sebaiknya protektif dengan memperbaiki ekonomi dan terus meningkatkan kualitas produk. Bila mana ekonomi sudah kuat kembali baru kita mulai ekspansi," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada hakikatnya politik luar negeri Indonesia adalah kepentingan nasional (National Interest). Selain itu, ketika bergabung dengan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific (APAC), Group of Twenty (G20), sebut dia, seharusnya menjadi dasar ada tidak kepentingan nasional yang Indonesia dapatkan disitu.

"Karena di dalam percaturan seperti itu selalu ada yang menang dan kalah, kita ini di posisi mana. Kalau kita yakin dan siap akan menjadi pemenang, masyarakat kita banyak mendapat keuntungan maka itu boleh saja. Tapi kalau kita hanya menjadi pasar maka kita hanya menjadi pecundang," tegasnya. (Abi)

Baca Juga:

  1. Cadangan Devisa Akhir Oktober 2015 Sebesar US$100,7 Miliar
  2. BKPM Kawal Proses Investasi Industri Padat Karya
  3. PLN Sanggupi Revisi RUPTL Selesai Akhir Tahun
  4. Pemerintah Siapkan Strategi Front Loading untuk Proyek 2016
  5. Antam Dinilai Tak Pantas Beli Saham Freeport
#Ekonomi #Trans-Pacific Partnership (TPP) #Fadli Zon
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Adanya efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada revitalisasi Keraton Surakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai tingginya imbal hasil instrumen keuangan belum cukup menopang rupiah. Ia mendorong BI mengubah bauran kebijakan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah
Bagikan