Masuk TPP, Fadli Zon: Indonesia Belum Siap


Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan membahas draft RUU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Jakarta, Senin (12/10). (Foto: MP/Fadhli)
Merahputih Bisnis - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya menilai Indonesia sendiri masih belum siap untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Penolakan tersebut karena hasil pertemuannya dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake JR, beberapa hari yang lalu.
"Menurut saya Indonesia belum siap untuk menjadi anggota TPP kalau dilihat dari sisi ekonomi kita masih lemah yang ditakutkan nanti indonesia menjadi bahan bulan-bulan pasar bagi negara besar yang tergabung dalam TPP," tutur Fadli saat ditemui usai diskusi Polemik Reshuffel Datang Parpol Tegang, di kawasan TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Menurut Fadli, sebaiknya pemerintah harus bebenah untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri dengan meningkatkan kualitas produk yang selama ini masih sangat lemah.
"Saya cuman bisa katakan disaat negara masih lemah sebaiknya protektif dengan memperbaiki ekonomi dan terus meningkatkan kualitas produk. Bila mana ekonomi sudah kuat kembali baru kita mulai ekspansi," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pada hakikatnya politik luar negeri Indonesia adalah kepentingan nasional (National Interest). Selain itu, ketika bergabung dengan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific (APAC), Group of Twenty (G20), sebut dia, seharusnya menjadi dasar ada tidak kepentingan nasional yang Indonesia dapatkan disitu.
"Karena di dalam percaturan seperti itu selalu ada yang menang dan kalah, kita ini di posisi mana. Kalau kita yakin dan siap akan menjadi pemenang, masyarakat kita banyak mendapat keuntungan maka itu boleh saja. Tapi kalau kita hanya menjadi pasar maka kita hanya menjadi pecundang," tegasnya. (Abi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari

Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global

Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah

Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
