Husni Kamil Bingung DPR Minta BPK Audit KPU

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 30 Mei 2015
Husni Kamil Bingung DPR Minta BPK Audit KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik memberikan pengarahan pada komisioner KPU di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu (18/4).(Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik  mengaku bingung dengan permintaan DPR kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit KPU terkait bengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada sebanyak serentak yang membengkak dari Rp 4 triliun menjadi Rp 7 triliun.

"Kami belum tahu apa yang dimaksud sekarang oleh DPR. Karena hanya DPR yang bisa menjelaskannya," tuturnya dalam Acara Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (30/5).

Lebih lanjut Husni mengatakan bahwa audit yang dilakukan oleh BPK sebenarnya adalah hal yang sah-sah saja dilakukan. Terlebih, hal tersebut merupakan tugas BPK untuk melakukan audit terhadap KPU sebagai sebuah lembaga.

"Nah, audit terhadap KPU itu sebagai sebuah lembaga negara, kami diaudit secara rutin. Satu tahun sekali untuk anggaran rutin. Kemudian audit dengan tujuan tertentu dengan masalah-masalah tertentu. Penyelenggaraaan pemilu, itu juga dilakukan dengan rutin," jelasnya.

Sementara itu, terkait anggaran pilkada serentak, itu masuk ke dalam APBD. Bahkan Husni sangat mengapresiasi BPK jika bersedia mengaudit 269 daerah yang akan melakukan pilkada serentak itu. Menurutnya, dengan audit yang dilakukan BPK, bisa menguntungkan KPU.

"Jadi kalau DPR meminta BPK dan BPK bisa ya alhamdulillah. Bisa dilakukan lebih cepat," ungkapnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

Komisi II Rapat dengan BPK Bahas KPU Sore Ini 

Anggaran Pilkada Serentak Membengkak, Ini Penjelasan KPU 

Syarat Pencalonan Parpol Berkonflik, KPU Berpedoman Putusan Inkrah Pengadilan

Populi Center Gelar Diskusi Terkait Pilkada Serentak

#DPR #BPK Audit KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Aktivis armada Global Sumud Flotilla yang ditahan Israel merupakan sosok-sosok istimewa dari berbagai negara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Indonesia
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Novita menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam ekosistem pariwisata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Indonesia
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Hingga kini, data mengenai jumlah santri yang ada di lokasi kejadian masih belum pasti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Indonesia
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Penting juga untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Oktober 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Indonesia
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi menjadi UU.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
Indonesia
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Saleh menilai bahwa aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan yang lama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan sektor kepariwisataan saat ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Bagikan