Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Nasional - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara terkaitnya membengkaknya anggaran pelaksanaan Pilkada serentak dari Rp 4 Triliun menjadi Rp 7 triliun.
Komisioner KPu Divisi Humas Data dan Informasi, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan bahwa anggaran pilkada serentak membengkak karena pelaksanaan Pilkada Serentak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi anggaran itu membengkak karena dibiayai APBD," kata Ferry Kurnia saat dihubungi merahputih.com, Senin (25/5).
Bekas Komisioner KPUD Jawa Barat menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 65 pada point (2) mengatakan Pilkada serentak didanai dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dalam hal tersebut ada 4 elemen yang dibiayai oleh APBD, diantaranya iklan kampanye, pemasangan alat peraga pasangan calon kepala daerah, debat kandidat dan penyebaran alat kampanye.
"Itulah sebabnya biaya pilkada serentak naik," tandas Ferry.
Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengaku akan segera mengirimkan surat ke pimpinan DPR yang pada intinya meminta agar BPK mengaudit kinerja KPU.
"Sebelum penyelenggaraan pilkada, KPU harus diaudit," kata Rambe beberapa waktu silam. (bhd)
BACA JUGA:
KPU: Soal Audit Anggaran Bagian dari Konstitusi Kami
KPU: Putusan PTUN Golkar Belum Dianggap Inkrah
