Komisi II Rapat dengan BPK Bahas KPU Sore Ini
Luhung Sapto - Jumat, 29 Mei 2015
Ketua Bawaslu Muhammad (kedua kanan) saat meresmikan pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (antara foto)
MerahPutih, Nasional-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kesediaannya untuk mengaduit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, belum diketahui apakah jenis audit yang akan digunakan BPK audit investigatif atau audit harian. Di samping itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan BPK untuk melakukan audit ini.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepada di Jakarta, Jumat (29/5).
"Baru kemarin (Kamis) ada pertemuan, usulan komisi II BPK audit KPU," ujar Agus kepada Merahputih.com.
Politikus Demokrat ini menambahkan jenis audit yang akan dilakukan belum diketahui. Rapat antara Komisi II dan BPK yang membahas masalah ini akan dibahas sore nanti.
"Yang mimpin Pak Taufik (Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR)," ujarnya.
Seperti diketahui, Komisi II DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja dan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara Serentak 2015.
KPU dicurigai bermain anggaran. Pasalnya, anggara untuk Pilkada membengkak. Bahkan, di beberapa daerah naik hingga dua kali lipat dibanding Pilkada mandiri. Padahal, tujuan pilkada serentak adalah efisiensi anggaran. (Mad)
Baca Juga:
Anggaran Pilkada Serentak Membengkak, Ini Penjelasan KPU
KPU: Soal Audit Anggaran Bagian dari Konstitusi Kami
Pilkada Serentak Minimalisir Konflik
Bagikan
Berita Terkait
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR: Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Masuk Prolegnas
Komisi II DPR Nilai Retret Kabinet di Hambalang Jadi Forum Evaluasi dan Penguatan Soliditas Pemerintah
Presiden Gelar Retret Kedua, DPR: Momen Evaluasi Kinerja dan Penguatan Soliditas Kabinet
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Pilkada lewat DPRD Sah secara Konstitusi dan tak Bertentangan UUD 1945
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berangkat Umrah saat Dilanda Bencana, Komisi II DPR Minta Mendagri Tindak Tegas Bupati Aceh Selatan
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu