Golkar Setuju Negara Santuni Parpol


Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan (kanan) dan Melki Laka Lena menunjukkan hasil putusan Mahkamah Partai di Kemenkumham, Rabu (4/3) (Antara Foto)
MerahPutih Politik - Wacana pemerintah menyantuni Partai politik sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya ditanggapi positif oleh partai politik, salah satunya adalah partai Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyambut baik wacana pembiayaan negara terhadap partai politik . Leo mengatakan bahwa partainya mendukung wanaca yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo itu. (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)
"Untuk biaya konsolidasi, transportasi, bantuan-bantuan. Jadi Golkar mendukung wacana itu," kata Leo Nababan saat dihubungi Merahputih.com, Jumat (13/3). (Baca:Pakar: Negara Santuni Parpol, Lahan Baru Koruptor Rampok Duit Negara)
Menurut Leo, pembangunan sumber daya manusia (SDM) partai politik lebih penting daripada pembangunan infrastruktur. Sebab, kata dia, Presiden dan legislatif berlatarbelakang dan diusung oleh partai politik. Apalagi, kata dia, sumber pendanaan partai di negara-negara lain dibiayai oleh negara.
"Jangn lupa pembangunan jalan, pembangunan infrstruktur benar banyak duitTapi pembangunan manusia lebih penting itu, ya parpol. Karena presiden dari parpol, DPR juga," sambung Leo. (Baca:Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam)
Kendati demikian, Leo menegaskan pembiayaan negara terhadap parpol harus proporsional, sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Dengan demikian, kata mantan aktivis Lemhanas ini, Jangan sampai dana negara yang dikucurkan kepada partai disamaratakan. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)
"Jadi bukan hanya mendukung membabi buta. Masa kursi Golkar 91 disamakan dsengan 16 kursi. Dimana kedilannya itu," katanya. (hur)
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah

Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan

Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran

Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan

Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar

Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu

Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai

Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART

PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
