Golkar Setuju Negara Santuni Parpol

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Jumat, 13 Maret 2015
Golkar Setuju Negara Santuni Parpol

Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan (kanan) dan Melki Laka Lena menunjukkan hasil putusan Mahkamah Partai di Kemenkumham, Rabu (4/3) (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wacana pemerintah menyantuni Partai politik sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya ditanggapi positif oleh partai politik, salah satunya adalah partai Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyambut baik wacana pembiayaan negara terhadap partai politik . Leo mengatakan bahwa partainya mendukung wanaca yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo itu. (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)

"Untuk biaya konsolidasi, transportasi, bantuan-bantuan. Jadi Golkar mendukung wacana itu," kata Leo Nababan saat dihubungi Merahputih.com, Jumat (13/3). (Baca:Pakar: Negara Santuni Parpol, Lahan Baru Koruptor Rampok Duit Negara)

Menurut Leo, pembangunan sumber daya manusia (SDM) partai politik lebih penting daripada pembangunan infrastruktur. Sebab, kata dia, Presiden dan legislatif berlatarbelakang dan diusung oleh partai politik. Apalagi, kata dia, sumber pendanaan partai di negara-negara lain dibiayai oleh negara.

"Jangn lupa pembangunan jalan, pembangunan infrstruktur benar banyak duitTapi pembangunan manusia lebih penting itu, ya parpol. Karena presiden dari parpol, DPR juga," sambung Leo. (Baca:Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam)

Kendati demikian, Leo menegaskan pembiayaan negara terhadap parpol harus proporsional, sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Dengan demikian, kata mantan aktivis Lemhanas ini, Jangan sampai dana negara yang dikucurkan kepada partai disamaratakan. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)

"Jadi bukan hanya mendukung membabi buta. Masa kursi Golkar 91 disamakan dsengan 16 kursi. Dimana kedilannya itu," katanya. (hur)

#Partai Politik #Negara Santuni Parpol #Tjahjo Kumolo #Mendagri #Golkar #Leo Nababan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Penghapusan ambang batas dinilai dapat membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sekaligus mendorong keberagaman politik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Indonesia
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Bahlil Lahadalia mengumumkan Adies Kadir tidak lagi menjadi pengurus maupun kader Partai Golkar setelah pencalonannya sebagai Hakim MK disetujui DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Bagikan