Golkar Setuju Negara Santuni Parpol
Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Leo Nababan (kanan) dan Melki Laka Lena menunjukkan hasil putusan Mahkamah Partai di Kemenkumham, Rabu (4/3) (Antara Foto)
MerahPutih Politik - Wacana pemerintah menyantuni Partai politik sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya ditanggapi positif oleh partai politik, salah satunya adalah partai Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyambut baik wacana pembiayaan negara terhadap partai politik . Leo mengatakan bahwa partainya mendukung wanaca yang diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo itu. (Baca:Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)
"Untuk biaya konsolidasi, transportasi, bantuan-bantuan. Jadi Golkar mendukung wacana itu," kata Leo Nababan saat dihubungi Merahputih.com, Jumat (13/3). (Baca:Pakar: Negara Santuni Parpol, Lahan Baru Koruptor Rampok Duit Negara)
Menurut Leo, pembangunan sumber daya manusia (SDM) partai politik lebih penting daripada pembangunan infrastruktur. Sebab, kata dia, Presiden dan legislatif berlatarbelakang dan diusung oleh partai politik. Apalagi, kata dia, sumber pendanaan partai di negara-negara lain dibiayai oleh negara.
"Jangn lupa pembangunan jalan, pembangunan infrstruktur benar banyak duitTapi pembangunan manusia lebih penting itu, ya parpol. Karena presiden dari parpol, DPR juga," sambung Leo. (Baca:Gawat ! Cukong Kuasai Parpol, Demokrasi Terancam)
Kendati demikian, Leo menegaskan pembiayaan negara terhadap parpol harus proporsional, sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Dengan demikian, kata mantan aktivis Lemhanas ini, Jangan sampai dana negara yang dikucurkan kepada partai disamaratakan. (Baca:Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen)
"Jadi bukan hanya mendukung membabi buta. Masa kursi Golkar 91 disamakan dsengan 16 kursi. Dimana kedilannya itu," katanya. (hur)
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Bupati Mirwan MS Dihukum Magang 3 Bulan di Kemendagri, Bolak-balik Jakarta-Aceh Selatan
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih