Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 11 Maret 2015
Harga Suara Parpol Tidak Lebih Mahal Dari Permen

Kajian Laporan Dana Kampanye Parpol 2009 Versi TII (tii.or.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Harga suara rakyat untuk partai politik di Indonesia sejauh ini hanya dihargai Rp108. Nilai ini tidak lebih dari harga sebutir permen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri sebanyak Rp13,17 miliar dana APBN sudah digelontorkan untuk 10 parpol hasil Pemilu 2014 yang lolos ke DPR. Angka itu belum termasuk bantuan untuk parpol di tingkat daerah yang juga didanai dari APBD.

Dari data tersebut, partai pemenang pemilu PDI Perjuangan berhak disuntik dana rakyat sebesar Rp2,5 triliun, adapun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang meraih 16 kursi di DPR berada pada peringkat 10. Hanura hanya mendapatkan Rp710,58 juta. Jumlah tersebut didapat berdasarkan perolehan suara sah Hanura dikalikan dengan Rp108.(Baca juga: PAN Potong 20 Persen Gaji Anggota di Legislatif)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar parpol disuntik dana sedikitnya Rp1 triliun supaya menekan korupsi di kalangan parpol. Wacana ini mengundang kontroversi karena dianggap membuka peluang korupsi serta parpol seperti dimanjakan, padahal sejak 1999 sudah ada bantuan operasional parpol dari negara. Meski demikian, transparansi pertanggungjawaban pemakaian dana parpol masih dipertanyakan.(Baca juga: Mirip Fakir Miskin, Negara Santuni Parpol)

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, bantuan negara untuk parpol sebaiknya tidak semata-mata menyebut angka namun rasionalisasi argumen dan formulanya harus dijelaskan. Memang, kata dia, dana parpol diperlukan namun besarannya sulit ditentukan karena mereka tidak pernah transparan seberapa besar kebutuhannya.

"Idealnya subsidi negara untuk partai tidak lebih dari 30 persen membiayai kebutuhan parpol. Karenanya parpol harus terbuka dahulu soal berapa sebenarnya kebutuhan parpol untuk pembiayaan mereka," tandasnya kepada merahputih.com.(Baca juga: Perludem : Subsidi Negara Buat Parpol Tidak Lebih Dari 30%)

Berikut daftar bantuan dana untuk 10 parpol peserta Pemilu 2014 mengacu data dari Ditjen Kesbangpol Kemendagri:


PDIP - 23.681.471 suara  - Rp2.557.598.868

Partai Golkar - 18.432.312 suara  - Rp1.990.689.696

Partai Gerindra - 14.760.371 suara - Rp1.594.120.068

Partai Demokrat - 12.728.913 suara  - Rp1.374.722.604

PKB - 11.298.957 suara - Rp1.220.287.356

PAN - 9.481.621 suara  - Rp1.024.015.068

PKS - 8.480.204 suara  - Rp915.862.032

Partai Nasdem - 8.402.812 suara - Rp907.503.696

PPP - 8.157.488 suara  - Rp881.008.704

Hanura - 6.579.498 suara  - Rp710.585.784

Total Rp13.176.393.876. (mad/bro)

#Kemendagri #Negara Santuni Parpol #Perludem #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
DLH DKI Jakarta kini menyediakan layanan khusus pengangkutan sampah berukuran besar
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
Indonesia
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Akhmad Wiyagus baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan itu dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Indonesia
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Pembagian tugas 3 Wamendagri dilakukan berdasarkan tiga zona waktu di Indonesia: barat, tengah, dan timur.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Indonesia
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Usman mengajak Agus dan Husnan Bey Fananie kembali bersatu di bawah komando Mardiono dan berjuang bersama-sama demi masa depan PPP.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Indonesia
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Bagikan