Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI

Fahri Hamzah, Politikus PKS (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Setelah beredarnya rekaman pembicaraan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga pemeriksaan sejumlah pejabat tinggi negara di dewan etik DPR RI, kini gagasan pembentukan pansus freeport ramai diperbincangkan di DPR RI.

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan gagasan tersebut sedang menguat di setiap fraksi DPR RI.

"Gagasan pembentukan pansus ini lagi menyebar. Kami sebagai pimpinan tinggal menunggu keseriusan pengusul, dan tinggal dibaca di paripurna," kata Fahri kepada awak media, di komplek Parlemen Jakarta, Jumat (11/12).

Dia pun meyakini pembentukan pansus freeport akan mulus. Sebab hampir seluruh fraksi di DPR gelisah dengan kenyataan terkait PT Freeport Indonesia.

"Lintas Fraksi mempunyai pandangan yang sama. Dokumennya sudah menyebar. Freeport ini telah merugikan kita. jadi kita ingin persoalan clear. jangan perpanjangan kontrak," tegasnya.

Fahri berharap pembentukan pansus disetujuinya oleh seluruh Fraksi, agar pimpinan DPR segera membacakan pidato di paripurna nanti.

"Segera, sebelum masa reses ini, sekira hari selasa atau kamis ini," pungkasnya. (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid
  2. Sudirman Said Dilaporkan ke Polisi, Seskab: Tak Masalah
  3. Bawaslu: Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rawan Manipulasi
  4. KPU Akui Angka Golput Tinggi
  5. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
#Fahri Hamzah #DPR RI #Pansus Freeport
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Bagikan