Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid
Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) turun dari mobilnya saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/10). NTARA FOTO/Hafidz Mubarak
MerahPutih Politik - Pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rencananya, Riza akan dimintai keterangan soal kasus 'Papa Minta Saham'. Namun pria yang diduga bersekongkol dengan Ketua DPR Setya Novanto ini malah kabur ke luar negeri.
Hal ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Menurutnya, kaburnya Riza menjadi urusan pihak berwajib.
"Urusan polisi," singkat Pram di Kantor DPP PDIP, Jalan, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Pram juga mengatakan bahwa yang bisa melaporkan Setya Novanto dan Riza Chalid tak hanya dari Presiden dan Wakil Presdien. Masyarakat juga berhak melapor karena sebagai negara demokrasi, setiap warganya berhak mendapatkan perlindungan.
"Dan, semua warga negara berhak untuk laporkan itu, karena negara demokrasi beri perlindungan. Saya yakin Pak Sudirman Said siap menjalankan proses hukum," ucap Pram lagi.
Saat ditanya lebih jauh soal kepastian Presiden akan melaporkan Setya Novanto dan Riza, Pram menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah mejadi sinyal jelas bagi para pembantu-pembantunya.
"Yang jelas standing position Presiden sudah disampaikan secara terbuka. Dan sebagai pembantu Presiden, semua sudah paham apa yang jadi standing position Presiden," jelasnya.
Hal ini berawal dari Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal. Akbar mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.
Menurut Akbar, pelaporan itu didasari atas dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya Novanto.
"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," kata Akbar, Selasa (8/12) kemarin. (dit)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pramono Ngotot 2 Proyek di Jakarta Harus Masuk Proyek Srategis Nasional, Ini Alasanya
Buntut Ledakan SMAN 72, Gubernur DKI Pramono Dukung Presiden Prabowo Batasi Gim PUBG
Berkaca dari Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pramono: Bullying Tidak Boleh Terulang Kembali
Game Online Dianggap Picu Tragedi di SMA 72, Gubernur DKI Siap 'All Out' Dukung Pembatasan oleh Pemerintah Pusat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Pramono Anung Gerak Cepat Ambil Alih Semua Biaya RS Korban Ledakan SMA 72
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Masih Dikaji, Pramono Tegaskan Tarif Transjakarta Belum Tentu Naik