Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 10 Desember 2015
Seskab: Rakyat Berhak Polisikan Setya Novanto dan Riza Chalid

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) turun dari mobilnya saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/10). NTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rencananya, Riza akan dimintai keterangan soal kasus 'Papa Minta Saham'. Namun pria yang diduga bersekongkol dengan Ketua DPR Setya Novanto ini malah kabur ke luar negeri.

Hal ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Menurutnya, kaburnya Riza menjadi urusan pihak berwajib.

"Urusan polisi," singkat Pram di Kantor DPP PDIP, Jalan, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Pram juga mengatakan bahwa yang bisa melaporkan Setya Novanto dan Riza Chalid tak hanya dari Presiden dan Wakil Presdien. Masyarakat juga berhak melapor karena sebagai negara demokrasi, setiap warganya berhak mendapatkan perlindungan.

"Dan, semua warga negara berhak untuk laporkan itu, karena negara demokrasi beri perlindungan. Saya yakin Pak Sudirman Said siap menjalankan proses hukum," ucap Pram lagi.

Saat ditanya lebih jauh soal kepastian Presiden akan melaporkan Setya Novanto dan Riza, Pram menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah mejadi sinyal jelas bagi para pembantu-pembantunya.

"Yang jelas standing position Presiden sudah disampaikan secara terbuka. Dan sebagai pembantu Presiden, semua sudah paham apa yang jadi standing position Presiden," jelasnya.

Hal ini berawal dari Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal. Akbar mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.

Menurut Akbar, pelaporan itu didasari atas dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya Novanto.

"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," kata Akbar, Selasa (8/12) kemarin. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto
  2. PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi
  3. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
#Pramono Anung #Setya Novanto #Muhammad Riza Chalid
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Ngotot 2 Proyek di Jakarta Harus Masuk Proyek Srategis Nasional, Ini Alasanya
Dalam revitalisasi kawasan Kota Tua, Pemprov DKI akan melakukan pekerjaan infrastruktur dasar, seperti pedestrian, perbaikan jalan, dan normalisasi sungai yang dimulai pada 2026. Sedangkan, aset yang berada di bawah pengelolaan Danantara juga akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Pramono Ngotot 2 Proyek di Jakarta Harus Masuk Proyek Srategis Nasional, Ini Alasanya
Indonesia
Buntut Ledakan SMAN 72, Gubernur DKI Pramono Dukung Presiden Prabowo Batasi Gim PUBG
Guna mencegah pengaruh buruk kepada anak-anak.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
 Buntut Ledakan SMAN 72, Gubernur DKI Pramono Dukung Presiden Prabowo Batasi Gim PUBG
Indonesia
Berkaca dari Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pramono: Bullying Tidak Boleh Terulang Kembali
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa kasus bullying tak boleh terulang kembali. Hal itu berkaca dari kasus ledakan SMAN 72 Jakarta.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Berkaca dari Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pramono: Bullying Tidak Boleh Terulang Kembali
Indonesia
Game Online Dianggap Picu Tragedi di SMA 72, Gubernur DKI Siap 'All Out' Dukung Pembatasan oleh Pemerintah Pusat
Insiden ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan peredaran gim dengan rating kekerasan
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Game Online Dianggap Picu Tragedi di SMA 72, Gubernur DKI Siap 'All Out' Dukung Pembatasan oleh Pemerintah Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Pekerja yang memenuhi kriteria bisa mengakses berbagai moda transportasi di Jakarta, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan Mikrotrans.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Indonesia
Pramono Anung Gerak Cepat Ambil Alih Semua Biaya RS Korban Ledakan SMA 72
Biaya Pengobatan Korban Ditanggung Penuh Pemprov DKI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Pramono Anung Gerak Cepat Ambil Alih Semua Biaya RS Korban Ledakan SMA 72
Indonesia
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
1.000 ton menjadi besaran maksimal yang tidak menghasilkan bau.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Gubernur DKI Pramono Anung beri PT Adhi Karya waktu sebulan untuk bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dan Asia Afrika. Jika tidak, DKI turun tangan Januari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Indonesia
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Gubernur DKI Pramono Anung membantah isu rumah sakit di Cempaka Putih menolak warga Baduy korban begal. Ia sebut insiden itu hanya kesalahpahaman bahasa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Indonesia
Masih Dikaji, Pramono Tegaskan Tarif Transjakarta Belum Tentu Naik
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa tarif Transjakarta belum tentu naik. Hal itu masih dikaji ulang.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Masih Dikaji, Pramono Tegaskan Tarif Transjakarta Belum Tentu Naik
Bagikan