Adinda Nurrizki
MerahPutih Politik - Pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rencananya, Riza akan dimintai keterangan soal kasus 'Papa Minta Saham'. Namun pria yang diduga bersekongkol dengan Ketua DPR Setya Novanto ini malah kabur ke luar negeri.
Hal ini mendapat perhatian dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Menurutnya, kaburnya Riza menjadi urusan pihak berwajib.
"Urusan polisi," singkat Pram di Kantor DPP PDIP, Jalan, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).
Pram juga mengatakan bahwa yang bisa melaporkan Setya Novanto dan Riza Chalid tak hanya dari Presiden dan Wakil Presdien. Masyarakat juga berhak melapor karena sebagai negara demokrasi, setiap warganya berhak mendapatkan perlindungan.
"Dan, semua warga negara berhak untuk laporkan itu, karena negara demokrasi beri perlindungan. Saya yakin Pak Sudirman Said siap menjalankan proses hukum," ucap Pram lagi.
Saat ditanya lebih jauh soal kepastian Presiden akan melaporkan Setya Novanto dan Riza, Pram menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah mejadi sinyal jelas bagi para pembantu-pembantunya.
"Yang jelas standing position Presiden sudah disampaikan secara terbuka. Dan sebagai pembantu Presiden, semua sudah paham apa yang jadi standing position Presiden," jelasnya.
Hal ini berawal dari Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal. Akbar mengaku menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Polri.
Menurut Akbar, pelaporan itu didasari atas dugaan pencatutan nama keduanya oleh Setya Novanto.
"Saya dengar Presiden dan Wapres akan melaporkan SN ke polisi atas pencatutan namanya tersebut," kata Akbar, Selasa (8/12) kemarin. (dit)
BACA JUGA:
