Fadli Zon: Sidang MKD Harusnya Dilakukan Tertutup


Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
MerahPutih Politik - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan sidang skandal rekaman 'Papa Minta saham' yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto seyogyanya dilakukan secara tertutup dan rahasia. Menurut Fadli, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang MD3.
"Kita harus kembali kepada undang-undang. Karena kalau tidak, sudah, akan kemauan antarpribadi. Sidang itu memang harus tertutup. Kan orang itu belum tentu bersalah, kenapa harus terbuka?" ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI Senayan Jakarta (7/12) pagi.
Fadli menambahkan, MKD seharusnya melaksanakan amanat undang-undang dalam menjalankan peran dan fungsinya. MKD, menurut Fadli, bukan alat pemuas yang harus selalu menuruti keinginan publik. Oleh karena itu jika sidang terhadap kasus Setya Novanto tetap ingin dilakukan secara terbuka, Fadli menyarankan agar masyarakat melakukan judisial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalau mau terbuka ajukan judisial review, resikonya ada rahasia negara, kasus susila, urusan rumah tangga diumbar ke publik," ujarnya. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Kerusakan Museum dan Cagar Budaya di Tiga Kota Jadi Kerugian Besar Bagi Bangsa, Fadli Zon Minta Pelaku Kembalikan Koleksi yang Dijarah

Viral! Surat-Surat R.A. Kartini Masuk Daftar Memory of the World, Bukti Perempuan Indonesia Punya Kontribusi Penting untuk Peradaban Dunia

Rayakan HUT Ke-80 RI, Kembud Cetak Prangko Edisi Pendiri Bangsa secara Terbatas

Simfoni Delapan Dekade GBN 2025: Prince Poetiray dan Pembantu Prabowo Sukses Bikin Banjir Air Mata

Fadli Zon Ingatkan Pentingnya Musyawarah dan Keseimbangan Menyikapi Fenomena Sound Horeg

Uji Publik Penulisan Buku Sejarah Dilakukan 20 Juli 2025, Bentuknya Diskusi dan Seminar

2 Legislator PDIP Menangis Dengar Penjelasan Fadli Zon tentang Korban Perkosaan 1998

Rapat Komisi X DPR Ricuh, Koalisi Sipil Tolak Pemutihan Sejarah dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Fadli Zon Sebut Jambore Nasional Keris Solo Bagian Pelestarian Budaya, Janjikan Gelontorkan Dana untuk Ajang Serupa

Aksi Demo Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas Geruduk Kementerian Kebudayaan
