Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sidak Persiapan Wukuf di Arafah

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 22 September 2015
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sidak Persiapan Wukuf di Arafah

Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meninjau langsung ke Arafah untuk melihat persiapan wukuf bagi jemaah haji asal Indonesia,

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah ikut meninjau semua kelengkapan fasilitas persiapan wukuf jemaah haji Indonesia, di Arafah, Mekkah, Arab Saudi.

Pada Senin (21/9), Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meninjau langsung ke Arafah untuk melihat persiapan wukuf bagi jemaah haji asal Indonesia.

(Dari kiri ke kanan: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DRR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua DPR Setya Novanto,  saat meninjau langsung ke Arafah untuk melihat persiapan wukuf bagi jemaah haji asal Indonesia, Pada Senin (21/9). Foto: Twitter/@fadlizon) 

"Kami melihat kondisi tenda, karpet, water cooler/ac, dan sarana lain di tenda jemaah haji Indonesia," kata Fadli Zon lewat media sosial Twitter, @fadlizon.

Fadli Zon mengatakan, masih banyak karpet tak layak, tenda-tenda robek, dan pendingin kurang memadai untuk ruangan besar. DPR mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan dengan antisipasi jauh hari sebelum musim haji berlangsung.

(Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat meninjau tenda jemaah haji Indonesia. Foto: Twitter/@fadlizon) 

Selain sidak persiapan wukuf, rombonan DPR juga menemui ulama Mekkah Syekh Habib Ahmad Muhammad Alwi Al Maliki. Pertemuan Anggota DPR dengan Syekh Habib Ahmad juga dihadiri ulama-ulama dari negara Arab lain yaitu ulama asal Suriah, Libanon, Aljazair, Yaman, Irak, dan ulama asal Iran. Beberapa ulama Indonesia dan siswa Indonesia yang belajar di lembaga pendidikan Syekh Habib Ahmad juga turut hadir.

"Syekh Maliki dalam sambutannya berharap akan lebih banyak lagi siswa dari Indonesia yang belajar di Majelis Syekh Maliki," kata politisi partai Gerindra ini.

Di tempat lain, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parleman (BKSAP) DPR Nurhayati Assegaf meninjau jemaah Indonesia di Rumah Sakit (RS) An Nur yang menjadi korban kecelakaan crane ambruk di Masjidil Haram beberapa waktu lalu. Dari 58 korban luka, masih 9 orang masih dirawat di RS An Nur. Saat dijenguk itu, kondisi mereka sudah membaik dan diperbolehkan berangkat ke Arafah untuk menjalani puncak ibadah haji.

Baca Juga:

Kuota Haji Indonesia Bertambah 20.000

Jemaah Haji Asal Aceh Dapat Rp14 Miliar dari Warisan Habib Bugak Asyi di Mekkah

200 Jemaah Haji Ajukan Pindah Kloter Saat Pulang

Enggak Ada Risiko, Fadli Zon Swafoto Bareng Ulama Mekkah

Fadli Zon Serahkan Topi dan Dasi Hadiah Donald Trump ke KPK

 

#Jemaah Haji Indonesia #Jemaah Haji #DPR #Nurhayati Ali Assegaf #Jazuli Juwaini #Setya Novanto #Fahri Hamzah #Fadli Zon
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Tradisi
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
Penguatan ekosistem kebudayaan itu sangat diperlukan agar pelestarian tidak berhenti pada seremonial saja, termasuk adanya inovasi kebudayaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Peringatan Hari Wayang, Fadli Zon: Ekosistem Kebudayaan Harus Jalan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan