DPR RI: Impor Daging Kebijakan Sia-Sia
Zulfikar Sy - Senin, 20 Juni 2016
Mahfudz Siddiq Anggota Komisi IV DPR RI
MerahPutih Nasional- Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang membuka lebar keran impor daging untuk menstabilkan harga dipasaran dianggap Anggota DPR RI adalah kebijakan sia-sia.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq kepada awak media usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kota Cirebon, Minggu (19/6) malam.
Menurut Mahfudz, impor daging sapi tak tepat sasaran. Pasalnya, tak dapat dirasakan oleh masyarakat kecil. "Daging sapi impor kan hanya masuk di supermarket. Memang daging beku itu harganya Rp90 ribu, masalahnya kan masyarakat kecil tidak ada yang ke supermarket, dan tidak terlalu suka daging beku, karena mereka mempertanyakan tata cara penyembelihannya juga,” bebernya.
Namun, bukan berarti melarang pemerintah untuk melakukan impor. Hanya saja, melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, upaya yang dilakukan pemerintah terkesan gagal.
Menurutnya, langkah yang ampuh dan harus dilakukan pemerintah adalah dengan memotong rantai distribusi. “Kuncinya itu bukan diketersedian pangannya, tapi bagaimana kita memotong rantai distribusi. Saat ini, yang diuntungkan itu adalah pedagang, bukan peternak atau petaninya. Karena, panjangnya rantai distirbusi yang terjadi, sehingga harga pun naik,” papar Angota Komisi IV DPR RI itu.
Rantai distirbusi tersebut, menurutnya, hanya bisa diperpendek melalui Bulog. Bulog harus bisa menetapkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. “Sekarangkan kan beras masih dibawah harga yang dibeli para pedagang. Ini tidak akan bisa,” ucapnya.
Ia juga menilai, pedagang tak hanya diuntungkan, karena dalam rantai distribusi tersebut pedagang merupakan rantai paling ujung yang juga merasakan langsung imbas dari kenaikan harga. “Kalau saya tanya pedagang, mereka kepengennya juga turun. Karena, jumlah pembelinya semakin sedikit, dan omzet mereka juga turun.
Jelasnya. Ia memprediksi, kenaikan harga yang terjadi saat ini akan bisa terus berlanjut hingga pasca lebaran nanti. (Irm)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
