Kapal Ternak Jokowi Pangkas Biaya Pengiriman Sapi Rp1,48 Juta/Ekor

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 05 Januari 2016
Kapal Ternak Jokowi Pangkas Biaya Pengiriman Sapi Rp1,48 Juta/Ekor

KM Camara Nusantara I Surabaya tiba di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/12). (Foto: MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Kapal Ternak KM Camara Nusantara I yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember lalu sangat membantu para pedagang sapi antarpulau. Dengan kapal ternak tersebut biaya pengiriman sapi yang semula Rp1,5 juta per ekor dipangkas menjadi Rp320 ribu per ekor atau hemat 85 persen.

Pedagang sapi antarpulau Hendrik Hartono mengatakan, kapal ternak ini sangat membantu para pengusaha untuk mengirimkan sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Dengan kapal ternak tersebut, sapi-sapi yang akan dikirim bisa langsung ke Jakarta tak perlu lagi bersandar di Surabaya. Sebelumnya, sapi-sapi tersebut dikirim ke Surabaya kemudian diangkut dengan truk ke Jakarta.  

"Menurut saya ini langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita bisa menghemat biaya ekspedisi dari Surabaya ke Jakarta. Ongkos truk kan besar, tapi kalau bisa langsung ke Jakarta akan terpangkas banyak. Selisih biaya itu yang membuat harga sapi jadi lebih murah," jelas Hendrik usai acara "Bincang-Bincang Agribisnis" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Hendrik menambahkan, bila dibandingkan dengan menggunakan kapal kargo dan truk biaya angkut sapi mencapai Rp1,4-Rp1,5 juta per ekor. Ditambah dengan biaya angkut dari peternakan menggunakan truk, biaya karantina, dan sebagainya, maka totalnya menjadi Rp1,8 juta per ekor. Sedangkan dengan kapal ternak hanya Rp320 ribu per ekor dengan biaya lain-lain menjadi Rp1,1 juta per ekor. 

"Berarti harga sapi bisa berkurang Rp1.000- Rp1.500 per ekor," imbuhnya.

Kapal ternak tersebut menciptakan efisiensi di luar biaya distribusi karena bobot sapi dalam perjalanan dapat berkurang. Tidak hanya itu, proses karantina yang dilakukan sejak ada kapal ternak juga membuat biaya pemeliharaan berkurang.

Sebelumnya, sapi asal NTT biasanya harus menginap selam 2-3 minggu untuk menjalani karantina karena perizinan yang memakan waktu lama. Hal ini dapat memangkas biaya lagi kurang lebih Rp250 ribu per ekor sapi. Saat ini, proses tersebut dapat dipercepat, karena sapi sudah sampai di Jakarta dalam waktu 5 hari.

"Di karantina, izin, rumput, air, tenaga kerja itu biasanya Rp200 ribu-Rp250 ribu per ekor. Biasanya nginap 2-3 minggu. Dengan adanya kapal ternak bisa lebih cepat dan efisien," ucap Hendrik. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Pemerintah Harus Hitung Ulang Jumlah Sapi di Lapangan
  2. Mentan: Pengiriman Sapi dari NTT Jauh Lebih Murah
  3. Optimalisasi Distribusi Ternak Sapi, Pemerintah Gunakan Kapal Khusus
  4. Impor Sapi Naik Empat Kali Lipat pada Akhir Tahun
  5. Pengamat: Target Swasembada Sapi 2019 Sulit Tercapai
#Joko Widodo #KM Camara Nusantara I #Kapal Ternak
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Bagikan