DPR Persilahkan Asing Bantu Tangani Bencana Asap
Adinda Nurrizki - Kamis, 08 Oktober 2015
Seorang wanita menikmati kolam renang di atap gedung di depan Menara Kembar Petronas, dikelilingi kabut, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (13/9). ANTARA FOTO/REUTERS/Olivia Harris
MerahPutih Peristiwa - DPR mempersilahkan asing membantu menangani bencana asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun, bantuan tersebut tidak boleh mengintervensi politik dalam negeri.
"Apabila ada asing yang mau membantu sepanjang tidak ada intervensi politik harus diterima," kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, di DPR, Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut Agus, asing, terutama Malaysia dan Singapura, tentu sangat berkepentingan dengan bencana asap ini. Sebab, beberapa aktivitas di negeri Jiran tersebut menjadi terganggu.
"Misal asing, Singapura dia terkena kabut asap sehingga ada kepentingan supaya secepatnya tangani kabut asap," tandas Agus.
Sebelumnya, masyarakat Singapura yang kesal karena dampak asap Indonesia yang masuk wilayah udara mereka mulai menyindir melalui media sosial dengan tagar #terimakasihIndonesia. Singapura berharap, Indonesia punya solusi permanen atas bencana asap tersebut. Bahkan, mereka menawarkan bantuan. (bhd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
