DKPP: Penegakan Hukum di Indonesia Tak Bisa Diandalkan


Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)
MerahPutih Politik - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqqie, mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi penegakkan hukum yang semakin melemah dan sulit diandalkan.
"Kinerja hukum di bangsa ini makin sulit diandalkan. Bukan hanya di Indonesia, hukum tidak bisa lagi menjadi andalan kontrol perilaku bangsa," keluh Jimly dalam diskusi 'Outlook DKPP 2016, Refleksi dan Proyeksi' di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12).
Meski masyarakat tak banyak tahu, Jimly tak patah arang untuk terus melakukan perbaikan lewat sosialisasi etik penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia.
"Karena itu, kita makin maju sekarang. Dan, ini semakin membuka mata semua orang bahwa penegakan etika harus disempurnakan," katanya.
"Tapi kita sangat bersyukur MKD ini memberikan pendidikan yang masif dan gratis. DKPP bertahun-tahun melakukan sosialisasi, tidak banyak orang yang tahu. Tapi ini MKD baru seminggu saja orang sudah tahu semua," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (dit)
BACA JUGA:
- Minimalisir Kecurangan, Bawaslu Ingin Seperti KPK
- Junimart Girsang Pertanyakan Independensi MKD
- Pakar Tata Negara: Apa Tepat Menteri Direshuffle?
- Jangan-jangan Presiden yang Bermasalah
- Pengamat: Reshuffle Harus Berorientasi Kepada Kebutuhan dan Pembangunan
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029

4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
