DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak Dilakukan KPU

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 28 Desember 2015
DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak Dilakukan KPU

Ilustrasi surat suara: Antara Foto

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Sebanyak 396 laporan pelanggaran telah masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sepanjang tahun 2015.

Hal itu disampaikan Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat, dalam diskusi panel yang bertema 'Outlook DKPP 2016, Refleksi dan Proyeksi' di Hotel Aryaduta, Menteng, jakarta Pusat, Senin (28/12).

"Sepanjang 2015, sebanyak 396 laporan sudah masuk ke DKPP. Sebagian besar, sebanyak 163 di antaranya dilaporkan langsung ke kantor mereka meski sudah diberikan alternatif lain melalui surel," kata Nur Hidayat.

Banyaknya laporannya tersebut, menurut Nur Hidayat, didominasi oleh KPU dan KPUD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Meski begitu, pihaknya tetap menganggap wajar.

"Pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anggota KPU daerah yaitu sebanyak 917 orang atau 82 persen, Jadi memang sebanding antara kewenangan yang besar dan pelaporan ke DKPP. Kami yakin mereka itu bekerja. Kalau tidak bekerja, maka dia tidak akan dilaporkan," ujarnya. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. DKPP: Penegakkan Hukum di Indonesia Tak Bisa Diandalkan
  2. Minimalisir Kecurangan, Bawaslu Ingin Seperti KPK
  3. Junimart Girsang Pertanyakan Independensi MKD
  4. Papa Minta Saham, Puncak Pertarungan Politik 2015
  5. Pilkada Serentak 2015 Perlu Diapresiasi
#Pelanggaran Pemilu #DKPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Indonesia
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Ribka Tjiptaning meminta pelaku kecurangan Pileg 2024 diproses sesuai hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 12 Desember 2024
Ribka Tjiptaning Minta Pelaku Kecurangan Pileg 2024 Diproses Hukum
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Bagikan