Dirjen Migas Akui Program Konversi BBM ke BBG Belum Optimal

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 20 Oktober 2015
Dirjen Migas Akui Program Konversi BBM ke BBG Belum Optimal

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (Kedua kiri) dan lain-lain meninjau kesiapan proyek pengembangan kilang ketiga di Tangguh LNG. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai belum optimal.

Hal ini diakui oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) I Gusti Nyoman Wiratmadja yang ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh tidak berjalannya distribusi konverter kit. Pembagian konverter kit ini tersandung oleh Perpres yang ada di Kementerian Perindustrian.

"Mungkin karena distribusi konverter kit ya. Kan kalau untuk SPBG sekarang sudah 43, tapi untuk konverter kit itu domain Kementerian Perindustrian. Makanya mau revisi Pepresnya," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/10).

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengusulkan sebanyak 9 unit SPBG yang akan dibangun tahun depan, konverter kit untuk nelayan dan transportasi 11.000 unit dan konstruksi LNG stasiun sebanyak 3.150 unit.

Namun dalam rapat kerja (raker) yang berlangsung tadi pagi, telah disepakati hanya 2 unit SPBG, 5.000 unit konverter kit untuk nelayan dan transportasi serta konstruksi LNG stasiun.

Wiratmadja juga menegaskan hal tersebut mengganggu road map yang ada.

"Tentu, sudah kita sampaikan juga. Kalau dikurangi road map BBM-BBG, road map gas, semua akan berubah," tandasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III Masih Digodok
  2. Paket Kebijakan Tahap III Masih Digodok di Kemenko Perekonomian
  3. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  4. Paket Kebijakan Ekonomi III Fokus ke Perizinan dan Proyek Padat Karya
  5. Jokowi: Paket Kebijakan Tahap II Lebih 'Nendang'
#BBM #Migas
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
SPBU Swasta Dapat Suntikan Pasokan BBM, Pertamina Pastikan Transparansi
Kelangkaan stok BBM sempat membuat beberapa SPBU swasta melakukan efisiensi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
SPBU Swasta Dapat Suntikan Pasokan BBM, Pertamina Pastikan Transparansi
Indonesia
Shell, BP Hingga Vivo Sepakat Beli BBM ke Pertamina, Pekan Ini SPBU Swasta Ditargetkan Kembali Normal
Kementerian ESDM menargetkan ketersediaan BBM di SPBU swasta dapat pulih dalam waktu satu minggu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Shell, BP Hingga Vivo Sepakat Beli BBM ke Pertamina, Pekan Ini SPBU Swasta Ditargetkan Kembali Normal
Indonesia
Malaysia Turunkan Harga BBM RON 95 Jadi Sekitar Rp Rp 7.864 Per Liter, Di Indonesia Pertamax Rp 12.200 Per Liter
Pemerintah Malaysia menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON95 seharga 1,99 ringgit Malaysia per liter atau setara Rp 7.864 (kurs RM1=Rp3.952), mulai 30 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Malaysia Turunkan Harga BBM RON 95 Jadi Sekitar Rp Rp 7.864 Per Liter, Di Indonesia Pertamax Rp 12.200 Per Liter
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Nurdin Halid: Stok Kosong Salah Internal SPBU Swasta, Jangan Dipelintir Jadi Masalah Pasokan BBM Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai pengelola SPBU swasta belum bisa memproyeksikan permintaan dan mengelola rantai pasok dengan akurat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Nurdin Halid: Stok Kosong Salah Internal SPBU Swasta, Jangan Dipelintir Jadi Masalah Pasokan BBM Nasional
Berita Foto
Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Impor BBM Nonsubsidi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (kanan), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (ketiga kanan, belakang), Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura (kiri) dan perwakilan SPBU Swasta menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 19 September 2025
Konferensi Pers Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Impor BBM Nonsubsidi
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Kelangkaan BBM non-subsidi bukan sekadar isu teknis, melainkan alarm bagi arah kebijakan energi nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BBM di SPBU Swasta Langka, DPR Kritik Arah Kebijakan Energi Nasional.
Indonesia
Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan
Penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan, yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Bagikan