Paket Kebijakan Ekonomi III Fokus ke Perizinan dan Proyek Padat Karya

MerahPutih Bisnis-Pemerintah sedang menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. Menurut rencana, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III akan dikeluarkan dalam waktu dekat. 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan saat ini Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III sedang digodok di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Intinya, Presiden menginginkan betul-betul adanya pemotongan perizinan dari segi waktu, bukan hanya dipotong 1-2 hari.

“Kalau bisa dipotong bulanan, bahkan beliau menginginkan beberapa izin hitungannya jam, kenapa itu dilakukan?  Supaya kita menjadi kompetitif di negara ASEAN ini karena punya branch marking dengan negara tetangga, itulah yang dikejar artinya pada saat ini,” kata Pramono kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10) sore.

Sementara Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Emil Salim mengungkapkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III untuk mendukung dua paket kebijakan ekonomi sebelumnya. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III untuk membenahi manajemen administrasi pemerintah yang menghambat proses pembangunan. 

"Sekarang sedang disiapkan terus. Jadi, arahnya menuju kepada pola manajemen ekonomi di mana intervensi birokrasi  diminimalisir," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap Paket Kebijakan Tahap III yang bisa dikeluarkan pada awal minggu depan ini, memiliki stimulus jangka pendek, insentif jangka menengah kemudian juga insentif-insentif untuk jangka panjang, sehingga bisa sangat cepat sekali dirasakan langsung oleh rakyat, langsung oleh dunia usaha. 

Jokowi menginginkan bunga bank bisa turun dengan mengefisiensikan biaya-biaya yang ada di dalam bank. Selain itu, proyek padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja untuk proyek irigasi di desa-desa. (rfd)

Baca Juga:

1. Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga Premium
2. Permudah Investor, BKPM Siapkan Izin Investasi 3 Jam
3. BKPM Ambil Langkah Strategis Guna Percepatan Infrastruktur
4. BKPM Berharap Korea Selatan Tingkatkan Investasi
5. BKPM: Surat KKP ke Kami Cuma Selembar, Tanpa Ada Lampiran