Kisruh Harga BBM, Bukti Pemerintah Belum Transparan Tetapkan Harga BBM

Fadhli Fadhli - Senin, 12 Oktober 2015
Kisruh Harga BBM, Bukti Pemerintah Belum Transparan Tetapkan Harga BBM

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Antareja, mesin bor jalur MRT bawah tanah, di Senayan, Jakarta, Senin (21/9). (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Seringkali penurunan harga minyak dunia menjadi sebuah polemik di dalam negeri, dimana mayarakat seringkali mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Kisruh ini kemudian dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah belum transparan dalam menetapkan harga BBM.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK melepaskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai mekanisme pasar atau harga keekonomian hingga kini terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan bahwa hal tersebut menunjukan Pemerintah masih belum transparan dalam menetapkan harga BBM.

"Setiap tahun mau minyak dunia naik mau turun kita ribut terus. Dengan begitu, ini menunjukan transparasi dari pemerintah, tetapi masyarakat masih bertanya jadi kami untuk menikmati energi murah. Nah yang diminta masyarakat inikan energi murah. Sisanya itu yah urusan pemerintah," tegas Enny dalam diskusi "Energi Kita" di Gedung Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu, (11/10).

Enny melanjutkan, yang menjadi persoalan selama ini adalah kondisi seperti ini, menunjukan Indonesia sangat ketergantungan terhadap energi fosil yang mayoritas diimpor.

Enny menyarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan untuk menggunakan sumber energi terbarukan, mengingat Indonesia memiliki banyak sumber energi yang dapat digali dan dimanfaatkan.

"Menurut saya kita kan punya banyak sumber energi. Kita ada gas, matahari, kenapa justru malah BBM? Kan dari kemarin beberapa rencana untuk bangun infrastruktur gas," pungkasnya. (rfd)

 

Baca juga:

  1. BPS Akan Gelar Sensus Ekonomi Keempat
  2. BPS Buka Lowongan Untuk 400.000 Orang, Ini Syarat Dan Formasinya
  3. Lakukan Sensus Ekonomi, Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp. 3,4 triliun
  4. Keluarkan Paket Kebijakan, APRINDO Ngarep Pemerintah Izinkan Penjualan Miras
  5. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
#INDEF #Enny Sri Hartati #Liputan Khusus #Harga BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Indonesia
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Fleksibilitas fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah dinilai terus tergerus akibat respons kebijakan dalam negeri yang kurang kredibel dan minim sinkronisasi teknokrasi antarkementerian.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Pemerintah harus segera menyiapkan bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok rentan, kelas menengah bawah, serta masyarakat yang paling terdampak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Naik, Pemerintah Didesak Kucurkan Program Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan