Defisit Anggaran, Pemerintah Berencana Utang Rp384,7 Triliun

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 27 Oktober 2016
Defisit Anggaran, Pemerintah Berencana Utang Rp384,7 Triliun

Nilai Tukar Rupiah (Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan target pendapatan Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun. Dari postur tersebut, defisit anggaran dalam APBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Adapun asumsi makro dalam APBN 2017 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, inflasi 4,0 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, suku bunga SPN 5,3 persen, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS per barel. Sementara, lifting minyak berada di angka 815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,15 juta setara barel minyak per hari. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akibat defisit anggaran yang lebar Pemerintah berencana melakukan utang untuk menutupi defisit. 

"Dibandingkan outlook 2016 yang bisa sampai 2,7 persen, rasio itu lebih rendah. Jika ada tambahan utang sekitar Rp 384,7 triliun," kata Menkeu saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/10). 

Untuk itu, tambah Sri, Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun depan dengan nominal Rp596,8 triliun.

Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Ani ini, mengatakan rencana penambahan utang itu tidak perlu dikhawatirkan. 

"Pembiayaan dari utang kami juga tidak terlalu berat. Kami akan terus perbaiki pondasi fiskal, agar beban bunga tetap terjaga. Jadi kita hati-hati tapi ambisius," katanya.

Menurut dia, rasio utang hingga saat ini diyakini masih cukup sehat apabila dibandingkan dengan negara lain. Sri menyebut APBN 2017 cukup realistis mengingat keadaan ekonomi Indonesia saat ini.

"Defisit 2,41 persen ada tambahan sebesar terdiri dari SBN netto Rp400 triliun termasuk pembayaran utang lama, investasi Rp47,5 triliun. Ini untuk jaga rasio utang terhadap PDB yang masih relatif sehat. Jadi rasio utang Indonesia dibanding negara lain masih cukup rendah," ungkapnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. APBN 2017 untuk Antisipasi Dampak Perlambatan Ekonomi Global
  2. Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp1.498 Triliun
  3. Realisasi Investasi Asing Ditargetkan Rp386 Triliun
  4. Sri Mulyani: Pemerintah Alokasikan Rp520 triliun untuk Pendidikan dan Kesehatan
  5. Pertumbuhan Ekonomi Rendah, ini Penyebabnya

 

#Defisit #APBN 2017 #Sri Mulyani Indrawati #Menteri Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Penundaan pajak dinilai memberi perlindungan pelaku UMKM agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Indonesia
Curhat Pertamina Pilih Impor di Banding Bangung Kilang, Purbaya Ngaku Tak Ada Silang Pendapat
Impor untuk bahan bakar minyak (BBM) memakan anggaran yang besar, yang mengakibatkan nilai subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Curhat Pertamina Pilih Impor di Banding Bangung Kilang, Purbaya Ngaku Tak Ada Silang Pendapat
Indonesia
Menkeu Purbaya Tahan Kenaikan Cukai Rokok di 2026, Khawatir Picu Pengangguran
Menurut Purbaya, belum ada perusahaan atau program yang mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak industri rokok.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tahan Kenaikan Cukai Rokok di 2026, Khawatir Picu Pengangguran
Berita
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok di 2026. Keputusan ini menuai protes karena dinilai mengorbankan kesehatan publik demi industri. Simak data dan analisis lengkapnya di sini.
ImanK - Selasa, 30 September 2025
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Indonesia
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Dengan postur APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,72 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp 692,99 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Kekurangan Anggaran Negata Makin Tinggi Rp 698,15 Triliun di 2026, September Ini Sudah Capai Rp 321,6 Triliun
Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Pendapatan negara sampai Agustus 2025 mencapai Rp 1.638,7 triliun, turun 7,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Indonesia
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Mirip kereta api yang ingin menambah kecepatan, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat
Bagikan