Dana Infrastruktur Kementerian PUPR di APBN 2017 Paling Besar
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) (Foto: setkab.go.id)
MerahPutih Keuangan - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran paling besar dibandingkan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Belanja infrastruktur Kementerian PUPR tahun depan naik sebesar Rp40,8 triliun.
"Paling besar masih Kementerian PUPR sebesar Rp98,8 triliun," kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/10).
Selanjutnya berturut-turut K/L yang mendapat alokasi anggaran paling besar adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni sebesar Rp42,1 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3,6 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp2,7 triliun. Sementara dari belanja non K/L, berkontribusi sebesar Rp2,6 triliun.
Belanja infrastruktur dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp387,3 triliun atau naik dari usulan yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp336,7 triliun. (Abi)
BACA JUGA:
- Darmin Nasution: Paket Kebijakan Perekonomian Hadapi Banyak Kendala
- Defisit Anggaran, Pemerintah Berencana Utang Rp384,7 Triliun
- APBN 2017 untuk Antisipasi Dampak Perlambatan Ekonomi Global
- Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp1.498 Triliun
- Realisasi Investasi Asing Ditargetkan Rp386 Triliun
Bagikan
Berita Terkait
IHSG Tembus 9.000 Saat Bursa Asia Kejang-Kejang, Purbaya Sebut Investor Mulai 'Jatuh Cinta' Lagi ke Indonesia
PKB Dukung Menteri Purbaya Terapkan Bea Keluar Ekspor Batu Bara
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Kasih Pinjaman Cepat Rp 500 Juta, Segera Cair Tanpa Jaminan
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta