Buruh Indonesia Belum Siap Hadapi Trans Pacific Partnership

MerahPutih Peristiwa - Koordinator Komite Buruh Yogyakarta (KBU) Restu Baskara menilai buruh belum siap menghadapi skema Trans Pacifik Partnership (TPP) yang tengah digodok pemerintah. Skema TPP mensyaratkan pekerja-pekerja bersertifikat internasional, sehingga justru menambah beban buruh.

Restu menjelaskan, pemerintah belum menyediakan akses mendapatkan sertifikat internasional. "Sebagai contoh, mahasiswa lulusan perguruan tinggi, pemerintah belum menyediakan sertifikat bertaraf intrnasional. Padahal, negara-negara lain sudah menyediakan itu," papar Restu saat ditemui merahputih.com di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu(25/11).

Selain itu, lanjutnya, jika pemerintah memaksa menjalankan skema tersebut, buruh Indonesia akan kalah bersaing dengan buruh negara lain lantaran perbedaan kualitas.

"Rata-rata, buruh Indonesia masih lulusan SD, SMP, atau SMA. Padahal skema TPP mensyarakat tenaga ahli profesional yang tentunya dengan standar kualifikasi tertentu. Jika ini terus dilaksanakan, buruh Indonesia akan semakin jauh dari kemakmuran," tandasnya.(fre)

Baca Juga:

1. Indonesia Kemungkinan Gabung TPP pada 2017
2. Pengamat Ekonomi: Indonesia dalam Bahaya Tergabung TPP
3. Gabung TPP, Indonesia Jadi Follower Bukan Key Player
4. Rugikan Indonesia, KPRI Tolak TPP
5. TPP Tidak Bisa Melindungi Buruh