TPP akan Hapus Obat Murah

MerahPutih Keuangan - Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, terjadi perbincangan di berbagai kalangan terkait bergabung atau tidaknya Indonesia dalam Trans Pacific Partnership Agreement (TPP).

TPP menjadi perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dengan tujuan untuk liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk barang dan jasa. Hal tersebut diungkapkan Anwar Ma’ruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), melalui rilis yang dikirim kepada merahputih.com Jumat (19/11)

"Akibatnya, ruang lingkup dan implikasi TPP sangat luas serta melampui persoalan perluasan akses pasar. Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan-persoalan lain yang selama ini sepenuhnya urusan domestik suatu negara. Sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksesif dibanding dengan komitmen dalam WTO maupun perjanjian perdagangan bebas lainnya. Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis akan dihapuskan," berikut pernyataannya.

Lebih Lanjut Anwar menjelaskan, salah satu komitmen dalam TPP adalah penerapan standar perlindungan paten dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang pasti akan menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah.

"Hal ini dikarenakan TPP menghapus ketentuan fleksibilitas The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dalam WTO, yang selama ini digunakan banyak negara untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan perusahaan farmasi Amerika demi kepentingan publik. Penghapusan ketentuan fleksibilitas TRIPS dalam TPP mengakibatkan monopoli obat-obatan oleh korporasi asing dengan harga mahal," ujarnya. (aka)

BACA JUGA:

1. Perjanjian Perdagangan Bebas Dinilai Merugikan Rakyat Indonesia
2. Pertamina Teken Kontrak dengan 11 Produsen BBN
3. Rizal Ramli: Petral Sudah Merugikan Negara Sejak Awal
4. Terapkan Kebijakan Countercyclical, Rizal Ramli akan Panggil Dirjen Migas
5. Tingkatkan Eksplorasi Migas, Pemerintah Rencanakan Kebijakan Countercyclical