Berkas Ahok Akan Ditindaklanjuti KPK


Prabowo Soenirman anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta (Foto: Facebook Prabowo Soenirman)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD DKI Jakarta, hari ini, Senin (30/11). Ahok dilaporkan ke KPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 36 hektare.
"Kami ke KPK untuk menyerahkan tembusan berkas Pansus LHP BPK. Salah satu rekomendasi kami meminta KPK mengambil langkah hukum karena Pemprov DKI tidak mengikuti rekomendasi BPK dan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar," ujar Wakil Ketua Pansus LHP BPK Prabowo Soenirman, Senin (30/11).
Selain data yang diserahkan Pansus LHP BPK, sebelumnya pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyampaikan data tambahan soal pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK. Amir melapor ke KPK pada 19 Agustus lalu. Ia lalu menerima surat tanggapan dari KPK pada 10 September.
"Setelah mereka mempelajari, mereka jawab tanggapan bahwa akan ditindaklanjuti. Sudah ada surat itu, saya mendapatkan data baru. Ada kejanggalan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu terlihat pada nilai jual objek pajak (NJOP). Perbedaan yang sangat ganjil adalah dari 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan Rp12 juta saja. Pada 2014, tiba-tiba naik jadi Rp20 juta. Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak," ujar Amir. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
