Berkas Ahok Akan Ditindaklanjuti KPK
Prabowo Soenirman anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta (Foto: Facebook Prabowo Soenirman)
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD DKI Jakarta, hari ini, Senin (30/11). Ahok dilaporkan ke KPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat seluas 36 hektare.
"Kami ke KPK untuk menyerahkan tembusan berkas Pansus LHP BPK. Salah satu rekomendasi kami meminta KPK mengambil langkah hukum karena Pemprov DKI tidak mengikuti rekomendasi BPK dan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191 miliar," ujar Wakil Ketua Pansus LHP BPK Prabowo Soenirman, Senin (30/11).
Selain data yang diserahkan Pansus LHP BPK, sebelumnya pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menyampaikan data tambahan soal pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK. Amir melapor ke KPK pada 19 Agustus lalu. Ia lalu menerima surat tanggapan dari KPK pada 10 September.
"Setelah mereka mempelajari, mereka jawab tanggapan bahwa akan ditindaklanjuti. Sudah ada surat itu, saya mendapatkan data baru. Ada kejanggalan dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu terlihat pada nilai jual objek pajak (NJOP). Perbedaan yang sangat ganjil adalah dari 2009 sampai 2013 tidak ada kenaikan Rp12 juta saja. Pada 2014, tiba-tiba naik jadi Rp20 juta. Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak," ujar Amir. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah