Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL


Kredit KUR Bank BNI . (Foto Antara/Yudhi Mahatma)
MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dan PMN Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.
"Nah kalau itu bagus. Pemerintah bisa mengaturnya," tuturnya ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (3/10).
Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan menyebabkan macetnya pembayaran kredit (NPL) kata Berly, membuat Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha.
"Kredit bermasalah atau NPL berdasarkan informasi yang saya dapat itu banyaknya di sektor industri padat karya yah. Maka dengan adanya bantuan ini, jangan sampai yang dibantu hanya menambah kredit macet," tutur Berly ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (3/9).
Untuk menghindari hal tersebut saran Berly, Pemerintah harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria perusahaan mana saja yang boleh mendapatkan bantuan itu.
"Kalau untuk perusahaan yang mau kolaps. Pemerintah harus dorong itu, supaya mereka bisa bangkit lagi. Nah yang dibantu itu harus perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, yah minimal stabil," katanya.
Lantas bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang telah kolaps? Apakah yakin dengan diberikannya bantuan itu perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang telah di PHK ?
"Nah itu dia. Tetapkan kriterianya, misalnya perusahaan yang sudah bergerak lebih dari dua tahun, laporan keuangannya benar, tenaga kerjanya minimal berapa. Dan memang sektornya yang harus kompetitif, seperti sektor untuk yang padat karya," pungkasnya. (rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025

Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi

Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain

Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025

Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
