Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Kredit KUR Bank BNI . (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dan PMN Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.

"Nah kalau itu bagus. Pemerintah bisa mengaturnya," tuturnya ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (3/10).

Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan menyebabkan macetnya pembayaran kredit (NPL) kata Berly, membuat Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha.

"Kredit bermasalah atau NPL berdasarkan informasi yang saya dapat itu banyaknya di sektor industri padat karya yah. Maka dengan adanya bantuan ini, jangan sampai yang dibantu hanya menambah kredit macet," tutur Berly ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (3/9).

Untuk menghindari hal tersebut saran Berly, Pemerintah harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria perusahaan mana saja yang boleh mendapatkan bantuan itu.

"Kalau untuk perusahaan yang mau kolaps. Pemerintah harus dorong itu, supaya mereka bisa bangkit lagi. Nah yang dibantu itu harus perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, yah minimal stabil," katanya.

Lantas bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang telah kolaps? Apakah yakin dengan diberikannya bantuan itu perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang telah di PHK ?

"Nah itu dia. Tetapkan kriterianya, misalnya perusahaan yang sudah bergerak lebih dari dua tahun, laporan keuangannya benar, tenaga kerjanya minimal berapa. Dan memang sektornya yang harus kompetitif, seperti sektor untuk yang padat karya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. Penurunan Harga BBM dalam Paket Kebijakan Ekonomi III Dinilai Keliru
  2. Paket Kebijakan Tahap III Masih Digodok di Kemenko Perekonomian
  3. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  4. E Commerce Berharga untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  5. Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 7,5%
#Presiden Jokowi #Berly Martawardaya #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Prabowo juga memanfaatkan momentum tersebut untuk merefleksikan satu tahun kepemimpinannya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 29 November 2025
Prabowo Subianto Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tenang dan Mampu Bertahan dari Gempuran Perang Dagang
Indonesia
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Dorong Ekonomi Nasional Jelang Nataru, Pemerintah Siapkan 3 Program Salah Satunya Diskon Belanja
Indonesia
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Dari situ akan tercipta perputaran uang sehingga dapat menggerakkan perekonomian hingga ke masyarakat sampai ke level terendah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Pengusaha Diminta Jadi Kakak Asuh Koperasi Merah Putih, Pertumbuhan Tidak Dinikmati Segelintir Orang
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Indonesia
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bagikan