Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps, Pengamat : Itu Menambah NPL

Kredit KUR Bank BNI . (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dan PMN Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.

"Nah kalau itu bagus. Pemerintah bisa mengaturnya," tuturnya ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik, di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, (3/10).

Melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan menyebabkan macetnya pembayaran kredit (NPL) kata Berly, membuat Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan kemudahan kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah kepada para pelaku usaha.

"Kredit bermasalah atau NPL berdasarkan informasi yang saya dapat itu banyaknya di sektor industri padat karya yah. Maka dengan adanya bantuan ini, jangan sampai yang dibantu hanya menambah kredit macet," tutur Berly ketika ditemui merahputih.com, seusai acara diskusi publik di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (3/9).

Untuk menghindari hal tersebut saran Berly, Pemerintah harus menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria perusahaan mana saja yang boleh mendapatkan bantuan itu.

"Kalau untuk perusahaan yang mau kolaps. Pemerintah harus dorong itu, supaya mereka bisa bangkit lagi. Nah yang dibantu itu harus perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, yah minimal stabil," katanya.

Lantas bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang telah kolaps? Apakah yakin dengan diberikannya bantuan itu perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang telah di PHK ?

"Nah itu dia. Tetapkan kriterianya, misalnya perusahaan yang sudah bergerak lebih dari dua tahun, laporan keuangannya benar, tenaga kerjanya minimal berapa. Dan memang sektornya yang harus kompetitif, seperti sektor untuk yang padat karya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. Penurunan Harga BBM dalam Paket Kebijakan Ekonomi III Dinilai Keliru
  2. Paket Kebijakan Tahap III Masih Digodok di Kemenko Perekonomian
  3. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  4. E Commerce Berharga untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  5. Bank Indonesia Pertahankan BI Rate 7,5%
#Presiden Jokowi #Berly Martawardaya #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Indonesia
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Proyeksi ini bukan berarti sinyal positif bagi negara Indonesia. Celios melihat situasi ini akan menciptakan ketimpangan ekstrem dengan gap yang sangat jauh.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Indonesia Nomor 1 Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich 5 Tahun Mendatang, Berpotensi Ciptakan Gap Ekstrem
Indonesia
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Presiden Prabowo Subianto menerima Luhut Binsar Pandjaitan dan Dewan Ekonomi Nasional di Bogor. Pertemuan membahas ketahanan ekonomi nasional hingga penyempurnaan GovTech.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Transformasi Digital
Indonesia
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia BBB dengan prospek stabil. DPR menilai pemerintah perlu memperkuat penerimaan negara dan reformasi fiskal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Peringkat Utang Indonesia Tetap BBB, Komisi XI DPR Soroti Reformasi Fiskal dan Pajak
Indonesia
Defisit Neraca Perdagangan Mei 2026 Bikin Jantungan, Purbaya Yudhi Sadewa Salahkan Harga Minyak Dunia
Purbaya mengimbau masyarakat menghindari kekhawatiran berlebih
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2026
Defisit Neraca Perdagangan Mei 2026 Bikin Jantungan, Purbaya Yudhi Sadewa Salahkan Harga Minyak Dunia
Olahraga
Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional Direncanakan Hadir di Kalimantan Selatan
Satu lagi, stadion baru dengan taraf internasional direncanakan hadir di Kalimantan Selatan
Frengky Aruan - Rabu, 01 Juli 2026
Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional Direncanakan Hadir di Kalimantan Selatan
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penyebab ekonomi turun hingga penduduk miskin bertambah. Hal itu disebabkan kenaikan harga.
Soffi Amira - Rabu, 24 Juni 2026
Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Luhut: Bisa Jadi karena Kenaikan Harga
Indonesia
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Fleksibilitas fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah dinilai terus tergerus akibat respons kebijakan dalam negeri yang kurang kredibel dan minim sinkronisasi teknokrasi antarkementerian.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Ekonomi Tertekan Situasi Global, INDEF Minta Pemerintah Perbaiki Kebijakan Domestik
Bagikan