Anggota DPRD DKI Pertanyakan Profesionalisme ICW

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 November 2015
Anggota DPRD DKI Pertanyakan Profesionalisme ICW

Para anggota DPRD DKI Jakarta dalam sebuah acara beberapa waktu lalu (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Anggota DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dinilai sudah tidak menjunjung tinggi independesi dan profesionalisme. Hal ini dinyatakan Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, kepada merahputih.com, Kamis, (12/10).

Taufik mengatakan ICW sudah tidak betul-betul memperjuangkan pemberantasan korupsi. Sebab ICW sudah mulai tidak independen dan menjurus kepada mendukung seseorang.

"Ini yang perlu dipertanyakan kepada ICW," kata Taufik, Kamis (12/11).

Dia pun membandingkan kinerja ICW saat membuka kasus korupsi UPS dengan kasus korupsi RS Sumber Waras.

Politisi Gerindra ini menilai ICW sangat getol membongkar kasus UPS ketimbang kasus RS Sumber Waras.

"Jadi pertanyaan besar, kenapa kasus UPS ICW begitu semangat, sementara kasus RS Sumber Waras tidak," katanya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, katanya saat Pansus DPRD DKI melaporkan kasus Sumber Waras ke KPK, mana peran ICW untuk membongkar kasus ini.

"Seharusnya sebagai LSM anti Korupsi ICW semangat untuk turut membatu membongkar kasus, malah sebaliknya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Taufik mempertanyakan profesionalisme dan independensi ICW sebagai lembaga pengawasan anti korupsi.(fdi)

Baca Juga:

  1. ICW Jadi Penasihat Ahok, Taufik Gerindra: Itu Pertanyaan Bukan Tudingan
  2. ICW Desak BPK Periksa Pelanggaran Etik EDL
  3. ICW: Tudingan Taufik Gerindra Tidak Mendasar
  4. Ahok: Taufik Gerindra Hina Kredibilitas ICW
  5. Taufik Gerindra: ICW Sudah Jadi Seperti Penasihat Ahok
#Kasus RS Sumber Waras #BPK #ICW #DPRD Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas harus jadi prioritas
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Desember 2025
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Indonesia
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Penggalangan dana akan berlangsung pada 13 Desember dalam acara Badan Kehormatan Award di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Indonesia
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 memperlihatkan Pemprov DKI menggangarkan Rp 319 miliar untuk keperluan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
Indonesia
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
ICW menilai, pemeriksaan Bobby Nasution terlalu lamban. Hal itu menjadi sinyal bahwa KPK berpotensi masuk angin.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
ICW Nilai Lambannya Pemeriksaan Bobby Nasution Jadi Sinyal KPK ‘Masuk Angin’
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
ICW mendesak KPK memeriksa Bobby Nasution terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 14 November 2025
ICW Desak KPK Periksa Bobby Nasution terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pengadaan tanah RS Sumber Waras sempat diselidiki KPK pada tahun 2014, namun setelah dianalisis, bukti yang ada dinilai belum cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Indonesia
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
"Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat," kata Gubernur Pramono
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
Bagikan