Anggota DPRD DKI Pertanyakan Profesionalisme ICW

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 November 2015
Anggota DPRD DKI Pertanyakan Profesionalisme ICW

Para anggota DPRD DKI Jakarta dalam sebuah acara beberapa waktu lalu (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Anggota DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dinilai sudah tidak menjunjung tinggi independesi dan profesionalisme. Hal ini dinyatakan Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, kepada merahputih.com, Kamis, (12/10).

Taufik mengatakan ICW sudah tidak betul-betul memperjuangkan pemberantasan korupsi. Sebab ICW sudah mulai tidak independen dan menjurus kepada mendukung seseorang.

"Ini yang perlu dipertanyakan kepada ICW," kata Taufik, Kamis (12/11).

Dia pun membandingkan kinerja ICW saat membuka kasus korupsi UPS dengan kasus korupsi RS Sumber Waras.

Politisi Gerindra ini menilai ICW sangat getol membongkar kasus UPS ketimbang kasus RS Sumber Waras.

"Jadi pertanyaan besar, kenapa kasus UPS ICW begitu semangat, sementara kasus RS Sumber Waras tidak," katanya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, katanya saat Pansus DPRD DKI melaporkan kasus Sumber Waras ke KPK, mana peran ICW untuk membongkar kasus ini.

"Seharusnya sebagai LSM anti Korupsi ICW semangat untuk turut membatu membongkar kasus, malah sebaliknya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Taufik mempertanyakan profesionalisme dan independensi ICW sebagai lembaga pengawasan anti korupsi.(fdi)

Baca Juga:

  1. ICW Jadi Penasihat Ahok, Taufik Gerindra: Itu Pertanyaan Bukan Tudingan
  2. ICW Desak BPK Periksa Pelanggaran Etik EDL
  3. ICW: Tudingan Taufik Gerindra Tidak Mendasar
  4. Ahok: Taufik Gerindra Hina Kredibilitas ICW
  5. Taufik Gerindra: ICW Sudah Jadi Seperti Penasihat Ahok
#Kasus RS Sumber Waras #BPK #ICW #DPRD Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Indonesia
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
3 Orang ART Selamat Saat Rumah Anggota BPK Terbakar
Indonesia
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Mentan Kenang Anggota BPK Haerul Saleh yang Tewas Akibat Kebakaran di Rumahnya, Sosok Sederhana dan Berintegritas
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Berita Foto
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan IHPS dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
BPK Serahkan Laporan IHPS Semester II 2025 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
ICW mengkritik putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan citizen lawsuit pendidikan dasar gratis di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
ICW Kritik Putusan PN Jakpus Tolak Gugatan Pendidikan Gratis, Soroti Potensi 76 Ribu Anak Tak Tertampung
Bagikan