Ahok Tolak Kenaikan Biaya Dinas DPRD DKI
Ahok di BPK. (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga)
MerahPutih Megapolitan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali dibuat geram. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tak akan menyetujui usulan kenaikan biaya dinas DPRD DKI Jakarta.
"Kami enggak mungkin kasih itu," celoteh Ahok dari Balai Kota Jakarta, Senin (14/12).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya mengusulkan kenaikan biaya dinas lantaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp470 ribu per hari dinilai kurang. Kenaikan biaya perjalanan dinas anggota DPRD DKI itu sebelumnya diusulkan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Sekretaris Dewan (Sekwan), Sabtu pekan lalu.
Dalam usulan tersebut, para dewan mengusulkan anggaran perjalanan dinas naik menjadi Rp2 juta per hari.
Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan rencana itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015.
Taufik mengatakan, aturan itu mengatur tentang biaya perjalanan dinas. Selama ini biaya perjalanan dinas DPRD DKI hanya sebesar Rp470 ribu per hari.
Anggaran tersebut, lanjut dia, tidak cukup untuk bekal perjalanan dinas. Sebab, di dalamnya sudah termasuk untuk biaya transport lokal dan uang makan dua kali.
"Ini sudah 12 tahun biaya perjalanan dinas enggak pernah naik. Sekarang sudah ada keputusan Mendagri dan nilainya kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nanti diputuskan dengan keputusan Gubernur," keluahnya.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov