Ahok Tolak Kenaikan Biaya Dinas DPRD DKI


Ahok di BPK. (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga)
MerahPutih Megapolitan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali dibuat geram. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan tak akan menyetujui usulan kenaikan biaya dinas DPRD DKI Jakarta.
"Kami enggak mungkin kasih itu," celoteh Ahok dari Balai Kota Jakarta, Senin (14/12).
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya mengusulkan kenaikan biaya dinas lantaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp470 ribu per hari dinilai kurang. Kenaikan biaya perjalanan dinas anggota DPRD DKI itu sebelumnya diusulkan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Sekretaris Dewan (Sekwan), Sabtu pekan lalu.
Dalam usulan tersebut, para dewan mengusulkan anggaran perjalanan dinas naik menjadi Rp2 juta per hari.
Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan rencana itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015.
Taufik mengatakan, aturan itu mengatur tentang biaya perjalanan dinas. Selama ini biaya perjalanan dinas DPRD DKI hanya sebesar Rp470 ribu per hari.
Anggaran tersebut, lanjut dia, tidak cukup untuk bekal perjalanan dinas. Sebab, di dalamnya sudah termasuk untuk biaya transport lokal dan uang makan dua kali.
"Ini sudah 12 tahun biaya perjalanan dinas enggak pernah naik. Sekarang sudah ada keputusan Mendagri dan nilainya kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nanti diputuskan dengan keputusan Gubernur," keluahnya.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak

DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global

Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi

DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar

DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat

Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
