1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 17 November 2015
1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, dalam acara penandatanganan bersama Bank BTN, Jakarta, Selasa (27/10). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membagikan 1000 kartu BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.

Rizal mengatakan, kartu ini merupakan stimulus subsidi pemerintah bagi para nelayan selama enam bulan untuk program Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Setelah enam bulan, diharapkan para nelayan dapat meneruskannya sendiri guna melindungi risiko sosial bagi keluarganya.

"Dengan adanya pembagian kartu ini, nelayan kita bisa lebih terjamin. Jadi istrinya yang ditinggal dirumah tak perlu cemas. Karena nelayan saat ini diberikan jaminan," tutur Rizal saat memberikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/11).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya mengatakan sedianya BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 4 program yaitu, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Elvyn menambahkan, keempat program BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi pekerja informal seperti para nelayan. Artinya, jika nelayan hendak mengikuti program JHT harus merogoh kocek sebesar Rp83.800 per bulan.

"Setelah enam bulan nelayan bisa melanjutkannya dengan membayar Rp16.800 per bulan. Kalau mau ikut JHT dan JP nelayan harus nambah lagi JHT kan Rp57.000 per bulan ditambah saja dengan yang Rp16.800," jelas Elvyn.

Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menambah jaringan pelayanan fisik secara masif di seluruh Indonesia, di antaranya 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Perintis. Selain itu, dibuka 1.104 outlet yang akan ditingkatkan menjadi 10 ribu outlet akhir tahun 2015.

Saat ini, lanjut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset senilai Rp203 triliun dengan jumlah peserta 17,5 juta pekerja.

"Kami proyeksikan dalam empat tahun ke depan aset yang dikelola mencapai Rp500 triliun dengan jumlah pekerja meliputi 35 juta pekerja formal ditambah dengan potensi pekerja informal yang berkisar 65 juta pekerja," pungkas Elvyn. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Bagikan 1000 BPJS, Rizal Ramli Disambut Meriah Nelayan Karangsong
  2. Ingin Gabung TPP, Jokowi Dinilai Tergesa-Gesa
  3. BPOM Perketat Pengawasan Terkait Barang Impor
  4. Rosan Roeslani akan Dukung UMKM Daerah Strategis
  5. Rosan Roeslani: Kadin Mampu Bangkitkan Ekonomi Indonesia
#Kesejahteraan Nelayan #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Menagih tunggakan kepada peserta yang benar-benar tidak mampu adalah hal yang tidak realistis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Indonesia
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
BPJS Kesehatan mengapresiasi rencana pemerintah terkait pemutihan itu sebagai langkah realistis untuk memberikan kesempatan baru bagi peserta.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Oktober 2025
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Indonesia
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Dengan balok es yang tersedia setiap hari, kata Presiden, ikan hasil tangkapan nelayan kembali dalam keadaan segar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga
Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga
Berita
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok di 2026. Keputusan ini menuai protes karena dinilai mengorbankan kesehatan publik demi industri. Simak data dan analisis lengkapnya di sini.
ImanK - Selasa, 30 September 2025
Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Bagikan