1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan


Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, dalam acara penandatanganan bersama Bank BTN, Jakarta, Selasa (27/10). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih Keuangan - Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membagikan 1000 kartu BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.
Rizal mengatakan, kartu ini merupakan stimulus subsidi pemerintah bagi para nelayan selama enam bulan untuk program Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Setelah enam bulan, diharapkan para nelayan dapat meneruskannya sendiri guna melindungi risiko sosial bagi keluarganya.
"Dengan adanya pembagian kartu ini, nelayan kita bisa lebih terjamin. Jadi istrinya yang ditinggal dirumah tak perlu cemas. Karena nelayan saat ini diberikan jaminan," tutur Rizal saat memberikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/11).
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya mengatakan sedianya BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 4 program yaitu, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
Elvyn menambahkan, keempat program BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi pekerja informal seperti para nelayan. Artinya, jika nelayan hendak mengikuti program JHT harus merogoh kocek sebesar Rp83.800 per bulan.
"Setelah enam bulan nelayan bisa melanjutkannya dengan membayar Rp16.800 per bulan. Kalau mau ikut JHT dan JP nelayan harus nambah lagi JHT kan Rp57.000 per bulan ditambah saja dengan yang Rp16.800," jelas Elvyn.
Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menambah jaringan pelayanan fisik secara masif di seluruh Indonesia, di antaranya 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Perintis. Selain itu, dibuka 1.104 outlet yang akan ditingkatkan menjadi 10 ribu outlet akhir tahun 2015.
Saat ini, lanjut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset senilai Rp203 triliun dengan jumlah peserta 17,5 juta pekerja.
"Kami proyeksikan dalam empat tahun ke depan aset yang dikelola mencapai Rp500 triliun dengan jumlah pekerja meliputi 35 juta pekerja formal ditambah dengan potensi pekerja informal yang berkisar 65 juta pekerja," pungkas Elvyn. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN

Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden

Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan

Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga

Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?

Komisi IX DPR RI Soroti Ketidakadilan BPJS Kesehatan bagi WNA di Bali, Minta Tinjau Ulang Perpres

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Minta Semua Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Segera Beralih
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Minta Semua Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri Segera Beralih](https://img.merahputih.com/media/1d/08/23/1d082325e54f8ef2f50d3b0194416e15_182x135.png)