1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, dalam acara penandatanganan bersama Bank BTN, Jakarta, Selasa (27/10). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)
MerahPutih Keuangan - Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membagikan 1000 kartu BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.
Rizal mengatakan, kartu ini merupakan stimulus subsidi pemerintah bagi para nelayan selama enam bulan untuk program Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Setelah enam bulan, diharapkan para nelayan dapat meneruskannya sendiri guna melindungi risiko sosial bagi keluarganya.
"Dengan adanya pembagian kartu ini, nelayan kita bisa lebih terjamin. Jadi istrinya yang ditinggal dirumah tak perlu cemas. Karena nelayan saat ini diberikan jaminan," tutur Rizal saat memberikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/11).
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya mengatakan sedianya BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 4 program yaitu, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
Elvyn menambahkan, keempat program BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi pekerja informal seperti para nelayan. Artinya, jika nelayan hendak mengikuti program JHT harus merogoh kocek sebesar Rp83.800 per bulan.
"Setelah enam bulan nelayan bisa melanjutkannya dengan membayar Rp16.800 per bulan. Kalau mau ikut JHT dan JP nelayan harus nambah lagi JHT kan Rp57.000 per bulan ditambah saja dengan yang Rp16.800," jelas Elvyn.
Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menambah jaringan pelayanan fisik secara masif di seluruh Indonesia, di antaranya 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Perintis. Selain itu, dibuka 1.104 outlet yang akan ditingkatkan menjadi 10 ribu outlet akhir tahun 2015.
Saat ini, lanjut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset senilai Rp203 triliun dengan jumlah peserta 17,5 juta pekerja.
"Kami proyeksikan dalam empat tahun ke depan aset yang dikelola mencapai Rp500 triliun dengan jumlah pekerja meliputi 35 juta pekerja formal ditambah dengan potensi pekerja informal yang berkisar 65 juta pekerja," pungkas Elvyn. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan
Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga