1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 17 November 2015
1.000 BPJS Dibagikan ke Nelayan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, dalam acara penandatanganan bersama Bank BTN, Jakarta, Selasa (27/10). (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli membagikan 1000 kartu BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.

Rizal mengatakan, kartu ini merupakan stimulus subsidi pemerintah bagi para nelayan selama enam bulan untuk program Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Setelah enam bulan, diharapkan para nelayan dapat meneruskannya sendiri guna melindungi risiko sosial bagi keluarganya.

"Dengan adanya pembagian kartu ini, nelayan kita bisa lebih terjamin. Jadi istrinya yang ditinggal dirumah tak perlu cemas. Karena nelayan saat ini diberikan jaminan," tutur Rizal saat memberikan pidato di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/11).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya mengatakan sedianya BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 4 program yaitu, program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Elvyn menambahkan, keempat program BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi pekerja informal seperti para nelayan. Artinya, jika nelayan hendak mengikuti program JHT harus merogoh kocek sebesar Rp83.800 per bulan.

"Setelah enam bulan nelayan bisa melanjutkannya dengan membayar Rp16.800 per bulan. Kalau mau ikut JHT dan JP nelayan harus nambah lagi JHT kan Rp57.000 per bulan ditambah saja dengan yang Rp16.800," jelas Elvyn.

Elvyn menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menambah jaringan pelayanan fisik secara masif di seluruh Indonesia, di antaranya 11 Kantor Wilayah, 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Perintis. Selain itu, dibuka 1.104 outlet yang akan ditingkatkan menjadi 10 ribu outlet akhir tahun 2015.

Saat ini, lanjut Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset senilai Rp203 triliun dengan jumlah peserta 17,5 juta pekerja.

"Kami proyeksikan dalam empat tahun ke depan aset yang dikelola mencapai Rp500 triliun dengan jumlah pekerja meliputi 35 juta pekerja formal ditambah dengan potensi pekerja informal yang berkisar 65 juta pekerja," pungkas Elvyn. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Bagikan 1000 BPJS, Rizal Ramli Disambut Meriah Nelayan Karangsong
  2. Ingin Gabung TPP, Jokowi Dinilai Tergesa-Gesa
  3. BPOM Perketat Pengawasan Terkait Barang Impor
  4. Rosan Roeslani akan Dukung UMKM Daerah Strategis
  5. Rosan Roeslani: Kadin Mampu Bangkitkan Ekonomi Indonesia
#Kesejahteraan Nelayan #BPJS
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
Menteri Trenggono Janjikan 100 Kampung Nelayan Sudah Rampung di Mei 2026
Pemerintah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Menteri Trenggono Janjikan 100 Kampung Nelayan Sudah Rampung di Mei 2026
Indonesia
Kampung Nelayan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja: Dari 2 Menjadi 12 Jenis Pekerjaan
Program KNMP yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terbukti mampu memperluas jenis pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 02 April 2026
Kampung Nelayan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja: Dari 2 Menjadi 12 Jenis Pekerjaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Bagikan