Ingin Gabung TPP, Jokowi Dinilai Tergesa-Gesa


Wakil Ketua Umum Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani (Foto Twitter)
MerahPutih Bisnis - Pemerintah dinilai tergesa-gesa dengan membicarakan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama soal rencana bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Dagang Asia Pasifik.
Wakil Ketua Umum Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani mengatakan sebelum mengambil keputusan untuk bergabung dalam TPP, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan langkah diskusi dengan para pengusaha di Tanah Air.
"Langkah diskusi ini maksudnya bukan untuk saling berdebat, tetapi lebih pada langkah kajian bersama yang melibatkan dunia usaha, dan juga Asosiasi," ujar Rosan saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Menurut Rosan, hal ini sangat disayangkan karena pemerintah tidak melewati proses kajian bersama sebelum bergabung di TPP tersebut. Ia melihat dampak dari langkah yang tergesah-gesah akan menyebabkan banyak timbul permaslahan di kalangan pengusaha Tanah Air.
"Saya berharap agar kedepannya pemerintah jangan terlalu mengambil keputusan terutama terkait dengan keputusan-keputusan besar yang berdampak pada masyarakat luas," terangnya.
Oleh karena itu, lanjutanya, pihaknya meminta kepada pemeirntah hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para pengusaha, Asosiasi, dan juga Kadin jika ingin mengambil suatu kebijakan dan Kadin beserta dengan para pengusaha akan berupaya lebih mendekatkan diri dengan pemerintah.
"Apabila ada kerjasama dan komunikasi yang baik di antara para pengusaha, Kadin dan juga pemerintah,semua persoalan yang ada di dunia usaha dapat di diskusikan dan dicari jalan keluarnya," pungkasnya. (abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Kadin Nilai Ekspor Indonesia ke AS Bisa Melejit 2 Kali Lipat Berkat Diskon Tarif Gila-gilaan!

Permintaan Proyek Rp 5 Triliun Tanpa Tender Kadin Cilegon Berbuntut Panjang, Pengusaha Daerah Dikumpulkan

Tawarkan Gubernur Pramono Kerja Sama Pengelolaan Sampah, KADIN: Tak Perlu Lagi Buang ke TPA

Perputaran Uang di Lebaran 2025 Diyakini Turun, Rata-Rata Keluarga Bawa Rp 3,75 Juta Saat Mudik

Kadin Kaji Aturan Kompensasi Uang PHK Jadi 60 Persen Selama 6 Bulan

Ingin Proyek Infrastruktur Lebih Efisien, Prabowo: Swasta Silakan Bergerak!

Tegaskan Jajaran Pemerintah Harus Efisien, Prabowo: Saya Paham Praktik Akal-Akalan

Hadiri Munas Kadin Indonesia, Prabowo: Jaga Persatuan dan Kekompakan

Munas Konsolidasi Kadin Satukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, Diklaim Tidak Ada Lagi Perpecahan
