Temui Massa Aksi, Wagub DKI Klaim Pergub Penggusuran dalam Tahap Pencabutan Wagub DKI Riza Patria menemui massa dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/9). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menemui massa dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/9).

Saat menemui massa, Riza mengatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak tengah dalam tahap pencabutan.

Hal tersebut diketahui Riza dari informasi Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana.

Baca Juga:

Anies Klaim akan Telusuri Penyebab Pergub Penggusuran Buatan Ahok Belum Dicabut

"Ini saya dapat informasi dari Biro Hukum. Pencabutan Pergub 207 sedang proses final untuk masuk fasilitasi," ujar Riza di hadapan massa aksi, Jumat (30/9).

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini pun meminta dukungan dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran agar dalam waktu dekat ini Pergub 207 Tahun 2016 bisa dicabut. "Dalam satu minggu ke depan, mudah mudahan bisa selesai pencabutan," ucapnya.

Riza mengklaim, Gubernur Anies sejak awal memang berniat untuk mencabut pergub tersebut. Sebab, Anies dalam kepemimpinannya berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

"Permintaan Pak Gubernur sejak awal mau mencabut pergub tersebut, hanya proses administrasinya membutuhkan waktu karena pencabutan tersebut belum masuk dalam program penyusunan pergub tahun 2022," ucapnya.

Baca Juga:

PSI Nilai Anies Ingkar Janji Terkait Pergub Penggusuran

Jihan Fauziyah selaku perwakilan KRMP sempat menjelaskan kepada Riza soal klaim Anies yang menyebut proses pencabutan tengah berlangsung. Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal hal tersebut.

"Pak Anies bilang kalau pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 sudah diproses di Kemendagri. Tapi sampai kini belum ada kejelasan," kata Jihan.

Jihan juga memaparkan soal dua tuntutan yang dibawa massa aksi kali ini. Pertama, mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 yang melegitimasi penggusuran paksa dengan menggunakan kekerasan dari aparat.

Kedua, bersama masyarakat merumuskan Peraturan Gubernur tentang peta jalan reforma agraria di DKI Jakarta berdasarkan prinsip pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati sesuai UU Pokok-Pokok Agraria. (Asp)

Baca Juga:

Anies Tak Bisa Cabut Pergub Penggusuran karena Jabatan Mau Habis, PDIP: Ini Gimik Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak
Indonesia
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak

Kebijakan pengurusan satu pintu makin meluas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bakal mengoperasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Legislator Gerindra Usul Koruptor Rp 100 Miliar Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Legislator Gerindra Usul Koruptor Rp 100 Miliar Dituntut Hukuman Mati

Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman mengusulkan agar pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp 100 miliar dituntut pidana hukuman mati.

Kapolri Luncurkan Solo Smart City, Masyarakat Bisa Lebih Mudah Dapat Pelayanan Kepolisian
Indonesia
Kapolri Luncurkan Solo Smart City, Masyarakat Bisa Lebih Mudah Dapat Pelayanan Kepolisian

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meluncurkan program Solo Smart City di Mako Polresta Surakarta, Jumat (18/2).

NasDem Deklarasi Capres 2024 Hari Ini
Indonesia
NasDem Deklarasi Capres 2024 Hari Ini

"Besok (hari ini) khusus deklarasi Capres NasDem," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP NasDem Effendy Choirie saat dikonfirmasi, Minggu (2/10) malam.

BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial
Indonesia
BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial

Ancaman radikalisme terus terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, penyebaran paham radikal kerap menyebar di media sosial maupun massa.

Arsul Sani Tegaskan PPP tak Pecah meski Suharso Bukan lagi Ketum
Indonesia
Arsul Sani Tegaskan PPP tak Pecah meski Suharso Bukan lagi Ketum

Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak akan menimbulkan perpecahan di internal partai.

[HOAKS atau FAKTA] Tentara Tiongkok Melawan TNI untuk Amankan Asetnya di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Tentara Tiongkok Melawan TNI untuk Amankan Asetnya di Indonesia

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video disertai narasi yang mengklaim bahwa tentara Tiongkok sudah berani melawan TNI untuk mengamankan asetnya dan menguasai wilayah Indonesia.

KPK Amankan Dokumen Keuangan Kasus Suap Auditor BPK
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Keuangan Kasus Suap Auditor BPK

Penyidik KPK menemukan dokumen keuangan untuk pelaksanaan anggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

 Pemkab Sleman Buat Tanggul di Lereng Merapi Antisipasi Kesulitan Air Bersih
Indonesia
Pemkab Sleman Buat Tanggul di Lereng Merapi Antisipasi Kesulitan Air Bersih

Pemkab terus mempercepat perbaikan jaringan pipa air bersih di sekitaran Kali Boyong dan Kali Kuning Gunung Merapi.

Dinas Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak di Rasuna Said
Indonesia
Dinas Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak di Rasuna Said

Perbaikan ini dilaksanakan untuk mengembalikan kondisi jalan yang rusak akibat pembangunan LRT, serta meminimalisir terjadinya kecelakaan bagi para pengguna jalan yang melintas.