PSI Nilai Anies Ingkar Janji Terkait Pergub Penggusuran Gubernur DKI Anies Baswedan di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (3/6/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang belum mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Anggara menilai belum dicabutnya Pergub 207/2016 era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait penggusuran membuktikan bahwa Anies tidak konsisten dengan janjinya.

Baca Juga

PSI Minta Anies Segera Sosialisasi Tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarta Rp 10 Ribu

"Waktu kampanye dulu Pak Anies selalu berjanji manis tidak akan melakukan penggusuran tapi ternyata itu hanya asal jeplak dan memainkan sentimen tanpa kajian matang. Sekarang waktu warga menagih janjinya dengan minta pencabutan Pergub, beliau bungkam," kata Anggara di Jakarta, Jumat (12/8).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpendapat pergub itu masih dibutuhkan selama masa jabatan Anies Baswedan sehingga Gubernur DKI itu memilih untuk tidak melakukan pencabutan.

"Beliau beretorika hanya untuk kepentingan menang Pilgub, tapi tidak mengukur apa yang dijanjikan realistis. Sekarang jadinya ingkar janji," papar Ara.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI ini pun berharap, Anies tidak lagi membuat kebijakan hanya demi pencitraan semata.

"Tapi itu sepenuhnya wewenang Pak Anies yang harusnya dikerjakan dari awal kalau memang beliau niat. Kalau sampai sisa jabatan beberapa belum ada kajian artinya memang gak niat," tutup Ara.

Baca Juga

Resmi Diketok Anies, Tarif Integrasi MRT, LRT dan TransJakarfa Rp 10 Ribu

Sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/8) lalu.

Kehadiran mereka untuk mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi mengungkapkan, pada 6 April 2022 pihaknya telah melakukan audiensi dengan Anies, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pada pertemuan itu, dihasilkan bahwa Pemprov akan membahas Pergub DKI 207/2016 bersama dengan biro hukum Pemprov DKI dan KRMP, serta melakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa sampai dengan ada keputusan terkait pergub itu.

"Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan maupun tindakan faktual yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas Pencabutan Pergub DKI 207/2016," tegas Jihan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/8). (Asp)

Baca Juga

Anies Tak Bisa Cabut Pergub Penggusuran karena Jabatan Mau Habis, PDIP: Ini Gimik Politik

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun
Indonesia
Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun

"Tapi kalau kami sih optimis karena kami punya bukti-bukti yang kuat dan sudah sesuai prosedur di internal partai juga," kata Michael di DPD Golkar DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/10).

Wagub DKI Minta Warga Tak Pilih-pilih Vaksin COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga Tak Pilih-pilih Vaksin COVID-19

Vaksinasi merupakan hal yang penting saat ini guna menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

KPK Periksa Kadisnaker Kota Bekasi dalam Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Periksa Kadisnaker Kota Bekasi dalam Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti pada hari ini, Jumat (8/4).

Dukung Destinasi Wisata Ramah Lingkungan, PLN Bangun Puluhan SPKLU
Indonesia
Dukung Destinasi Wisata Ramah Lingkungan, PLN Bangun Puluhan SPKLU

PT PLN (Persero) menyatakan telah membangun 27 unit stasiun pengisian daya baterai kendaraan listrik umum atau SPKLU di sejumlah destinasi wisata untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata ramah lingkungan.

Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas
Indonesia
Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas

Pertemuan Tito dan Angkie membahas pemetaan dan pemenuhan hak untuk seluruh penyandang disabilitas.

Sepanjang 2021, 5 Warga Solo Meninggal karena DBD
Indonesia
Sepanjang 2021, 5 Warga Solo Meninggal karena DBD

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah, mencatat sebanyak lima orang warga Solo meninggal karena Demam Berdarah Dengue (DBD)

Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag
Indonesia
Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag

Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan gerobak untuk pelaku UMKM di Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018-2019.

Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Masih Tinggi, Belum Tergoyahkan Sejak 1,5 Tahun Lalu
Indonesia
Survei LSI: Elektabilitas Prabowo Masih Tinggi, Belum Tergoyahkan Sejak 1,5 Tahun Lalu

Fetra mengatakan hasil elektabilitas ini juga menandakan elektabilitas Prabowo belum tergoyahkan sejak 1,5 tahun lalu.

Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah
Indonesia
Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Kartu Kredit Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada hari ini, 29 Agustus 2022, di Jakarta.

KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai
Indonesia
KKB Pimpinan Lewis Kogoya Bakar Puskesmas dan Rumah di Kabupaten Paniai

Kamp penampungan pendulang yang ada di Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua, dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu pagi (20/3).