Anies Tak Bisa Cabut Pergub Penggusuran karena Jabatan Mau Habis, PDIP: Ini Gimik Politik Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kemungkinan besar Pemerintah DKI tidak bisa mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak tahun ini, karena terganjal masa jabatan Anies Baswedan dan Riza Riza Patria yang habis 16 Oktober 2022.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan bahwa Gubernur Anies tidak berniat untuk mencabut 207/2016, dengan dalih mepet masa jabatan yang mau kelar.

"Jadi bagi saya ini gimik politik Pak Gubernur saja bahwa di penghujung ini seolah olah gue gak bisa melakukan apa-apa karena terbelenggu ini (masa jabatan habis) kan gitu," ucap Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).

Baca Juga:

Anies Diminta Bikin Pergub Retribusi Helipad dan Sandar Kapal di Kepulauan Seribu

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengakui, proses pencabutan pergub penggusuran yang dibuat semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu membutuhkan proses panjang, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tapi, kata Gembong, kalau Anies berniat mencabutnya pasti akan berhasil.

"Memang ada ketentuan bahwa pergub harus mendapat fasilitasi dengan Kemendagri, tapi bukan berarti gak bisa, jadi bahasanya jangan gak bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa," urainya.

Gembong pun mengaku aneh dengan sikap Gubernur Anies, ketika masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu yang menggebu-gebu soal penggusuran. Nyatanya, Anies pernah menggunakan pergub ini untuk penggusuran.

"Padahal ini juga salah satu janji gubernur untuk tidak melakukan penggusuran terhadap permukiman di bantaran sungai, kan gitu loh," paparnya.

Baca Juga:

Massa KRMP Minta Anies Cabut Pergub 207/2016

Sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/8) lalu.

Kehadiran mereka untuk mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Pengacara Publik LBH Jakarta Jihan Fauziah Hamdi mengungkapkan, pada 6 April 2022, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Anies, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pada pertemuan itu, dihasilkan bahwa Pemprov akan membahas Pergub DKI 207/2016 bersama dengan Biro Hukum Pemprov DKI dan KRMP, serta melakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa sampai dengan ada keputusan terkait pergub itu.

"Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan maupun tindakan faktual yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas Pencabutan Pergub DKI 207/2016," tegas Jihan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Maka dari itu, hari ini KRMP menggeruduk Balai Kota DKI untuk mendesak dan menjadwalkan kembali audensi ke Gubernur Anies pada Kamis 11 Agustus 2022. Namun jika undangan audensi itu tak digubris, pihaknya mengancam akan menggelar aksi demo.

"Kalau tidak ada respons setelah kami follow up, kami bisa jadi merencanakan aksi untuk menuntut adanya pencabutan pergub ini," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Tarif Hunian Jelang MotoGP Mandalika Bakal Diatur Pergub

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa
Indonesia
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa

Usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah
Indonesia
Kemenag Gunakan Kriteria Baru Tentukan Hilal Awal Bulan Hijriah

Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kriteria baru penentuan awal bulan Hijriah mulai tahun 2022.

Dipecat Firli Bahuri, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasi Goreng
Indonesia
Dipecat Firli Bahuri, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasi Goreng

Juliandi Tigor Simanjuntak merupakan mantan Fungsional Biro Hukum KPK

Dua Kecamatan di Sulsel Paling Parah Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka
Indonesia
Muncul Ancaman Omicron BA.4 dan BA.5, Warga Tetap Boleh Copot Masker di Ruang Terbuka

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, hanya meminta masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan dengan memakai masker di dalam ruangan. Atau, memakai masker jika badan merasa tak enak dan melihat ada yang batuk-batuk di sekitar.

Kejagung Berpeluang Menahan Istri Ferdy Sambo
Indonesia
Kejagung Berpeluang Menahan Istri Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung (Kejagung) berpeluang menahan tersangka Putri Candrawathi (PC), usai dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri nanti.

KPU Bersiap Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran
Indonesia
KPU Bersiap Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun.

Anies Sebut Formula E Kuatkan Peran Jakarta sebagai Pusat Perekonomian
Indonesia
Anies Sebut Formula E Kuatkan Peran Jakarta sebagai Pusat Perekonomian

"Formula E diharapkan bisa makin menguatkan peran Jakarta sebagai salah satu pusat perekonomian," kata Anies di pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Gejala Berat Pasien Hepatitis Akut Muncul Dalam Rentang Waktu Dua Pekan
Indonesia
Gejala Berat Pasien Hepatitis Akut Muncul Dalam Rentang Waktu Dua Pekan

Kemenkes RI sedang memperkuat peran diagnosa pasien bergejala hepatitis di seluruh Puskesmas di Tanah Air.

Penembakan Pegawai Palapa Timur, DPR Duga Ada Upaya Halangi Pembangunan di Papua
Indonesia
Penembakan Pegawai Palapa Timur, DPR Duga Ada Upaya Halangi Pembangunan di Papua

Kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspons secara tegas oleh pemerintah.