PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Masjid Sheikh Zayed Solo, Senin (14/11) Foto: dok. Twitter Ganjar Pranowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang menguat dalam acara Rakornas PAN di Semarang.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan soal calon presiden (capres) sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

KIB Sambut Baik Rencana PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

"Kembali saya tegaskan bahwa konstitusi PDI Perjuangan memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum melalui hak prerogatifnya untuk menentukan capres dari PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/2).

Said meminta Ganjar untuk patuh terhadap keputusan partai. Ia mengingatkan Gubernur Jawa Tengah itu agar tidak terlena atas dukungan untuk menjadi capres dari partai politik selain PDIP.

"Survei elektabilitas terhadap Ganjar Pranowo memang terus di atas. Wajar saja secara politik itu menjadi magnet politik bagi partai-partai," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tanggapi Sinyal PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meyakini Ganjar memahami posisinya saat ini sebagai petugas partai yang ditugaskan untuk memimpin Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Said berharap Ganjar bisa patuh kepada aturan partai bilamana ada dukungan dan tawaran untuk menjadi capres dari partai lain.

"Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PAN Sebut Ganjar-Erick Perpaduan Tepat Capres-Cawapres

#DPR RI #PDIP #Ganjar Pranowo #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Bagikan