Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Polemik revisi UU ITE terus berlanjut. Ada yang setuju dengan aturan itu, namun tak sedikit pula menentang.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan menghilangkan UU ITE.

"UU ITE tidak akan dicabut. UU ITE tidak akan dicabut, bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/6).

Baca Juga:

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Mahfud mengatakan, keputusan tidak mencabutnya UU ITE itu diperoleh dari FGD dengan 50 orang.

Mereka terdiri dari akademisi, praktisi hukum, NGO, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, jurnalis, perorangan, maupun organisasi.

Ia menegaskan, pemerintah melakukan revisi terbatas yang sifatnya semantik dari sudut redaksional terhadap beberapa pasal di UU ITE.

Mahfud pun menjabarkan satu per satu contoh pasal yang akan direvisi oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM

Mahfud menceritakan sejarah dibuatnya UU ITE pada tahun 2008 atau 13 tahun yang lalu, di mana pemerintah memprediksi ke depan kejahatan siber bakal marak.

Bahkan bisa mengganggu kedaulatan, keamanan dan keutuhan bangsa jika dibiarkan dan tidak diatur di dalam UU.

"Kalau dibiarkan liar tentu bisa bahaya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui draf pedoman implementasi yang disusun oleh tim kajian Kemenkopolhukam dan kementerian terkait lainnya untuk merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun draf pedoman implementasi yang disetujui Kepala Negara adalah pertama revisi terbatas UU ITE yang menyangkut substansi yaitu pada pasal 27, 28, 29, 36, dan 45c.

Baca Juga:

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

Menurutnya, revisi itu dilakukan untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan kriminalisasi yang banyak disampaikan masyarakat sipil, tanpa mencabut undang-undang tersebut.

Lalu kedua, terkait perkembangan dunia digital di seluruh dunia, pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang yang lebih komprehensif yakni mengatur banyak hal di luar UU ITE. Seperti perlindungan data konsumen, data pribadi dan yang lainnya.

“Kita memutuskan untuk membuat semacam omnibus law di bidang elektronik di samping yang sudah ada agar kita bisa memiliki kekuatan pertahanan di dunia digital,” ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual
Indonesia
Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual

PGI mengimbau gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru secara virtual.

Prajurit TNI Batalyon Infanteri 410/Alugoro Membelot ke KKB
Indonesia
Prajurit TNI Batalyon Infanteri 410/Alugoro Membelot ke KKB

Seorang oknum prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bernama Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius desersi dan bergabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi

Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaharui aplikasi PeduliLindungi dikeluhkan masyarakat.

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Kontrol Langsung Kampung Tangguh
Indonesia
Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Kontrol Langsung Kampung Tangguh

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman kembali melanjutkan aktivitas dengan berkantor di polsek.

Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk
Indonesia
Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk

Secara institusi itu keputusan Pimpinan KPK

Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik
Indonesia
Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik

"Payung hukum PPHN melalui TAP MPR RI itu agar semua patuh dan tidak bisa 'diterpedo' oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," ucap Bamsoet.

Tingkatkan Perekonomian Kawasan Pesisir, Pemda DIY Bentuk 34 Desa Maritim
Indonesia
Tingkatkan Perekonomian Kawasan Pesisir, Pemda DIY Bentuk 34 Desa Maritim

Pembentukan desa maritim ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu.

BPIP Sebut Pinjol Ilegal Mirip Lintah Darat Merugikan Rakyat
Indonesia
BPIP Sebut Pinjol Ilegal Mirip Lintah Darat Merugikan Rakyat

Pinjaman online (pinjol) ilegal dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya
Indonesia
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita belasan bus milik dua perusahaan otobus (PO) di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin (22/2) dini hari.

Sebagian Besar Kasus COVID-19 di Jakarta Hanya Pasien OTG dan Gejala Ringan
Indonesia
Sebagian Besar Kasus COVID-19 di Jakarta Hanya Pasien OTG dan Gejala Ringan

"Tetap dibutuhkan berbagai introspeksi. Sebagian besar kasus sekarang OTG dan ringan," ujar Widyastuti