Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Polemik revisi UU ITE terus berlanjut. Ada yang setuju dengan aturan itu, namun tak sedikit pula menentang.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan menghilangkan UU ITE.

"UU ITE tidak akan dicabut. UU ITE tidak akan dicabut, bunuh diri kalau kita mencabut UU ITE," kata Mahfud saat konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/6).

Baca Juga:

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Mahfud mengatakan, keputusan tidak mencabutnya UU ITE itu diperoleh dari FGD dengan 50 orang.

Mereka terdiri dari akademisi, praktisi hukum, NGO, korban UU ITE, pelapor UU ITE, politisi, jurnalis, perorangan, maupun organisasi.

Ia menegaskan, pemerintah melakukan revisi terbatas yang sifatnya semantik dari sudut redaksional terhadap beberapa pasal di UU ITE.

Mahfud pun menjabarkan satu per satu contoh pasal yang akan direvisi oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM

Mahfud menceritakan sejarah dibuatnya UU ITE pada tahun 2008 atau 13 tahun yang lalu, di mana pemerintah memprediksi ke depan kejahatan siber bakal marak.

Bahkan bisa mengganggu kedaulatan, keamanan dan keutuhan bangsa jika dibiarkan dan tidak diatur di dalam UU.

"Kalau dibiarkan liar tentu bisa bahaya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui draf pedoman implementasi yang disusun oleh tim kajian Kemenkopolhukam dan kementerian terkait lainnya untuk merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun draf pedoman implementasi yang disetujui Kepala Negara adalah pertama revisi terbatas UU ITE yang menyangkut substansi yaitu pada pasal 27, 28, 29, 36, dan 45c.

Baca Juga:

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

Menurutnya, revisi itu dilakukan untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan kriminalisasi yang banyak disampaikan masyarakat sipil, tanpa mencabut undang-undang tersebut.

Lalu kedua, terkait perkembangan dunia digital di seluruh dunia, pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang yang lebih komprehensif yakni mengatur banyak hal di luar UU ITE. Seperti perlindungan data konsumen, data pribadi dan yang lainnya.

“Kita memutuskan untuk membuat semacam omnibus law di bidang elektronik di samping yang sudah ada agar kita bisa memiliki kekuatan pertahanan di dunia digital,” ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB
Indonesia
Untuk Pertama Kalinya, Jokowi Bakal Berpidato dalam Sidang PBB

Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat
Indonesia
Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

"Ekonomi sedang lesu akibat terimbas COVID 19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas & tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD itu akan menyakiti hati rakyat," ungkap Santoso.

153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah
Indonesia
153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah

Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Sukses Bereskan Persoalan dari Hulu
Indonesia
100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Sukses Bereskan Persoalan dari Hulu

Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021.

Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa
Indonesia
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa

"Cara wali kota Solo (Gibran) langsung terjun meninjau sejumlah proyek seusai dilantik menjadi Wali Kota Solo dinilai sesuatu yang wajar. Itu tidak ada yang istimewa," ujar Sugeng

 Literasi Digital Jadi Kunci Kemajuan UMKM Indonesia
Indonesia
Literasi Digital Jadi Kunci Kemajuan UMKM Indonesia

Indonesia mempunyai potensi pasar digital yang sangat besar. Bilai transaksi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp4.434 triliun rupiah di tahun 2030.

[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Dipersulit Dapat Kerja

Pelajar tersebut hanya didata agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'
Indonesia
Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap

Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia
Indonesia
Rencana Impor Beras Perparah Ketahanan Pangan Indonesia

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor 1 juta ton beras.

Polri: Badge Awards untuk Pelapor Tindak Pidana di Medsos Masih Wacana
Indonesia
Polri: Badge Awards untuk Pelapor Tindak Pidana di Medsos Masih Wacana

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan program tersebut masih dalam perencanaan.