Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM

Merahputih.com - Pemerintah memastikan merevisi redaksional Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu perubahan adalah menjadi delik aduan, sehingga hanya korban yang dapat melaporkan.

"Delik aduan, bahwa pihak yang berhak menyampaikan (laporan kasus) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menggunakan sarana UU ITE hanya korban yang boleh menyampaikan pengaduan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers, Jumat (11/6).

Jika ada seseorang yang menghina pribadi orang lain hanya dapat dilaporkan oleh pribadi korban atau kuasa hukum korban yang dipilih secara tertulis. Delik aduan tersebut mengadopsi Surat Edaran Kapolri bahwa yang dapat melaporkan tindak pidana UU ITE adalah korban.

Baca Juga

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

"Yang boleh mengadu itu korban atau kuasa hukum yang resmi ditunjuk bukan orang lain yang tidak ada kaitannya lalu mengadu sendiri, itu sekarang gak bisa," katanya.

Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum. Meski begitu laporan hanya ditujukan kepada pelaku individu. "Kalau dicemarkan, difitnah itu bisa dilaporkan oleh badan hukum tetapi yang dilaporkan orang," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat membuat undang-undang omnibus law yang merangkum segala hal tentang informasi dan transaksi elektronik. Rencana itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet pembahasan tentang revisi menyeluruh terhadap UU ITE.

"Sekarang kita sedang bicara satu undang-undang yang namanya UU ITE yang menimbulkan reaksi-reaksi penerapan di masyarakat," kata Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Omnibus law terkait ITE itu bakal merangkum UU tentang keamanan udara, masalah intelijen, rahasia pribadi, dan rahasia konsumen, hingga transaksi uang. "Ini penting, kita akan membuat omnibus law. Jadi undang-undang yang menyeluruh tentang ITE ini semua," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut sebenarnya hal-hal itu telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Namun, sejauh ini dirasakan aturan-aturan itu masih berdiri sendiri. "Besok akan disatukan sehingga prospektif ke depan dan bisa menjadi payung masalah-masalah ITE," ucap Mahfud.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

Sebelumnya, publik menuntut revisi UU ITE karena mengandung sejumlah pasal karet. Publik menilai undang-undang itu hanya dijadikan alat politik kekuasaan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Presiden Joko Widodo pun mengajukan usul revisi UU ITE. Kemenko Polhukam membentuk dua tim untuk mengkaji kemungkinan revisi UU ITE. Pemerintah pun memutuskan akan merevisi UU ITE secara terbatas. Sejumlah pasal yang direvisi antara lain pasal pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain itu, Mahfud pun mengungkap ada penambahan pasal baru di UU ITE, yakni Pasal 45c. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masuk Gereja Katedral Wajib Sudah Divaksin dan Tertutup bagi Anak di Bawah 12 Tahun
Indonesia
Masuk Gereja Katedral Wajib Sudah Divaksin dan Tertutup bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Gereja Katedral Jakarta memutuskan untuk menggelar kegiatan misa secara tatap muka mulai Rabu (25/8) besok.

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
Indonesia
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri terkait pengakuan BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) soal pembelian lahan tanah yang capai 70 hektar (ha).

 Kapal Pengayom IV Tenggelam, 2 Orang Meninggal
Indonesia
Kapal Pengayom IV Tenggelam, 2 Orang Meninggal

Dua korban meninggal dunia terdiri atas Wahyu yang merupakan petugas lapas dan Kardim selaku sopir truk. Seluruh korban telah dievakuasi menuju RSUD Cilacap.

Pemprov DKI Sebut Pendaftar PPDB Lebihi Daya Tampung
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pendaftar PPDB Lebihi Daya Tampung

Pemprov DKI Jakarta mengklaim, jumlah pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pengajaran 2021/2022 sudah melebihi daya tampung.

Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis
Indonesia
Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis

PT KAI Daop 1 Jakarta memperingati Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April.

Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar
Indonesia
Central Data Technology Gugat Anak Usaha Multi Buana Grup Senilai Rp16 Miliar

Gugatan ini diajukan lantaran PT Buana Artha Tekno Sains yang merupakan bagian dari Multi Buana Grup tak kunjung membayar atas jual beli yang terjadi antara kedua perusahaan.

Lelang P2APST Dipertanyakan, PLN 'Cuci Tangan' ke Anak Perusahaan
Indonesia
Lelang P2APST Dipertanyakan, PLN 'Cuci Tangan' ke Anak Perusahaan

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) masih tetap mengunci pada salah satu teknologi terkait penyediaan Infrastruktur Hardware dan Software Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) PLN-ICON.

MAKI Kritik Wali Kota Tanjung Pinang Lantik Tersangka Korupsi Jadi Pejabat Eselon III
Indonesia
MAKI Kritik Wali Kota Tanjung Pinang Lantik Tersangka Korupsi Jadi Pejabat Eselon III

Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat

Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM
Indonesia
Nasib Ganjil Genap di Jakarta Tergantung Perpanjangan PPKM

"Kita akan lihat pada 23 Agustus bagaimana aturannya dari pemerintah. Apakah kemudian dikurangi sehingga hanya kawasan Sudirman-Thamrin saja, yang awalnya ada delapan titik," ujar Sambodo