Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Media sosial semakin digandrungi masyarakat di era digital sekarang ini. Budaya kritis yang biasanya disampaikan secara konvensional, kini beralih ke media sosial yang terbuka.

Namun, setelah terbitnya UU Nomor 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masyarakat merasa tidak lagi bebas mengutarakan pendapat, khususnya di media sosial. UU ITE dianggap membatasi nalar kritis masyarakat, terutama dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

Padahal hak berpendapat warga negara secara resmi telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Meski demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Dr. Anthon F. Susanto mengatakan, ekspresi kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional agar tidak mencederai hak asasi orang lain.

Menurutnya, dalam kehidupan sosial, individu hidup secara berdampingan, sehingga kebebasan berpendapatnya dibatasi oleh kebebasan individu lain.

“Agar tidak berbenturan dan berujung pada konflik, setiap individu harus menghormati pranata sosial. Ketika menyampaikan pendapat, ada norma kesusilaan, etika, agama, dan hukum yang berlaku dan mesti ditaati,” jelasnya, Kamis (10/6).

Ilustrasi

Ia menjelaskan, UU ITE mengatur cara orang menyampaikan pendapat atau mengekspresikan gagasannya. "Menurut saya, sepanjang ungkapan kebebasan itu tidak menyinggung norma sosial, maka hukum tidak akan terlalu bergerak,” katanya.

UU ITE memang memberi batasan yang tegas dan ketat, sehingga alangkah baiknya sebelum menyampaikan pendapat di media sosial, perlu dicek kembali agar tidak menimbulkan hal-hal negatif.

“Ungkapan seperti apa yang bisa menimbulkan perpecahan atau huru-hara? Misalnya, sentimen keagamaan, norma sosial, agama, kesukuan, ras, atau bisa jadi mengganggu kepentingan penguasa. Dalam ranah ini tentu ada kepentingan politik dan hukum, bahkan masyarakat lain,” tambahnya.

Seseorang tidak bisa mengklaim ekspresi yang ia sampaikan netral, clear, atau tidak merugikan siapapun. Sebab, tidak ada ukuran netral di masyarakat. Bisa saja dianggap clear, tetapi belum tentu demikian bagi orang lain.

Anthon menyarankan tiga langkah sebelum mengekspresikan pendapatdi media sosial. Pertama, konfirmasi sebanyak-banyaknya tentang informasi yang akan disampaikan. Kedua, hindari hoaks dan kabar simpang siur. Ketiga, menghindari persoalan agama, suku, ras, kedaerahan, atau hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Batasannya hanya tiga itu sebetulnya. Kalau masih menjadi persoalan, kita kan punya hak bela, hak keberatan, dan hak memberi penjelasan, apalagi dilindungi hukum. Yang paling penting jangan takut, tapi tetap berhati-hati, karena kehati-hatian menunjukkan itikad baik kita,” tutupnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur tentang sistem kerja ASN Kementerian Agama.

Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar
Indonesia
Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Dugaan Korupsi Damkar

Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsu di Damkar Kota Depok

Bukalapak Resmi Melantai di Bursa
Indonesia
Bukalapak Resmi Melantai di Bursa

Harga penawaran BUKA adalah senilai Rp 850,- per lembar saham dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 103.062.019.354 lembar saham, sehingga kapitalisasi pasarnya adalah senilai Rp87.602.716.450.900,-.

Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI
Indonesia
Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat menyiapkan sembilan kader yang akan bertarung Pilgub DKI.

KPK Periksa Bupati Lampung Selatan
Indonesia
KPK Periksa Bupati Lampung Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Senin (11/1).

BPPTKG Sebut Daerah ini Rawan Kena Lava Pijar Merapi
Indonesia
BPPTKG Sebut Daerah ini Rawan Kena Lava Pijar Merapi

Meski begitu ada sejumlah daerah yang diprediksi rawan menjadi arah mengalirnya lava pijar.

Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf
Indonesia
Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf

sosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia menilai penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pilihan tepat.

Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis.

Tiga UMKM Cirebon Lakukan Ekspor 40 Ton Rotan Olahan
Indonesia
Tiga UMKM Cirebon Lakukan Ekspor 40 Ton Rotan Olahan

Ekspor rotan tersebut dikirimkan ke negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, serta negara - negara Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Denmark.

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab
Indonesia
PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

Menurut dia, yang menjadi persoalan dalam kasus ini ialah Rizieq Shihab yang sudah mengundang kerumunan dengan menggelar kegiatan tersebut.