Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Media sosial semakin digandrungi masyarakat di era digital sekarang ini. Budaya kritis yang biasanya disampaikan secara konvensional, kini beralih ke media sosial yang terbuka.

Namun, setelah terbitnya UU Nomor 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masyarakat merasa tidak lagi bebas mengutarakan pendapat, khususnya di media sosial. UU ITE dianggap membatasi nalar kritis masyarakat, terutama dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

Padahal hak berpendapat warga negara secara resmi telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Meski demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Dr. Anthon F. Susanto mengatakan, ekspresi kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional agar tidak mencederai hak asasi orang lain.

Menurutnya, dalam kehidupan sosial, individu hidup secara berdampingan, sehingga kebebasan berpendapatnya dibatasi oleh kebebasan individu lain.

“Agar tidak berbenturan dan berujung pada konflik, setiap individu harus menghormati pranata sosial. Ketika menyampaikan pendapat, ada norma kesusilaan, etika, agama, dan hukum yang berlaku dan mesti ditaati,” jelasnya, Kamis (10/6).

Ilustrasi

Ia menjelaskan, UU ITE mengatur cara orang menyampaikan pendapat atau mengekspresikan gagasannya. "Menurut saya, sepanjang ungkapan kebebasan itu tidak menyinggung norma sosial, maka hukum tidak akan terlalu bergerak,” katanya.

UU ITE memang memberi batasan yang tegas dan ketat, sehingga alangkah baiknya sebelum menyampaikan pendapat di media sosial, perlu dicek kembali agar tidak menimbulkan hal-hal negatif.

“Ungkapan seperti apa yang bisa menimbulkan perpecahan atau huru-hara? Misalnya, sentimen keagamaan, norma sosial, agama, kesukuan, ras, atau bisa jadi mengganggu kepentingan penguasa. Dalam ranah ini tentu ada kepentingan politik dan hukum, bahkan masyarakat lain,” tambahnya.

Seseorang tidak bisa mengklaim ekspresi yang ia sampaikan netral, clear, atau tidak merugikan siapapun. Sebab, tidak ada ukuran netral di masyarakat. Bisa saja dianggap clear, tetapi belum tentu demikian bagi orang lain.

Anthon menyarankan tiga langkah sebelum mengekspresikan pendapatdi media sosial. Pertama, konfirmasi sebanyak-banyaknya tentang informasi yang akan disampaikan. Kedua, hindari hoaks dan kabar simpang siur. Ketiga, menghindari persoalan agama, suku, ras, kedaerahan, atau hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik.

“Batasannya hanya tiga itu sebetulnya. Kalau masih menjadi persoalan, kita kan punya hak bela, hak keberatan, dan hak memberi penjelasan, apalagi dilindungi hukum. Yang paling penting jangan takut, tapi tetap berhati-hati, karena kehati-hatian menunjukkan itikad baik kita,” tutupnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

DPR Tunggu Keputusan Resmi Jokowi Soal Revisi UU ITE

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel
Indonesia
Pemerintah Diminta Keluarkan Kebijakan Boikot Produk Israel

"Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," ucap Yandri

Jakarta Didominasi Cuaca Cerah Berawan Sepanjang Rabu
Indonesia
Jakarta Didominasi Cuaca Cerah Berawan Sepanjang Rabu

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Kota Jakarta didominasi cerah berawan dan tanpa guyuran hujan sepanjang Rabu (7/7).

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur
Indonesia
KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Permeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah
Indonesia
75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah

51 orang dinilai merah dari hasil rapat pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumhan. Sedangkan, 24 bisa lolos setelah dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi PNS.

100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi
Indonesia
100 Dokter Gugur, Indonesia Lima Besar Terburuk di Dunia dalam Penanganan Pandemi

Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) karena COVID-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian nakes terburuk di dunia.

Timses Calon Wali Kota Makassar Ditikam Orang Tak Dikenal
Indonesia
Timses Calon Wali Kota Makassar Ditikam Orang Tak Dikenal

Dari informasi yang dihimpun, ia salah satu timses pasangan Munafri Arifuddin – Rahman Bando (Appi-Rahman).

Kasus COVID-19 di Jakpus Meningkat 6 Persen akibat Kerumunan Tanah Abang
Indonesia
Kasus COVID-19 di Jakpus Meningkat 6 Persen akibat Kerumunan Tanah Abang

Kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Pusat mengalami peningkatan hingga 6 persen seiring terjadinya kerumunan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan
Indonesia
Warga Jabodetabek Diminta Waspadai Hujan Sangat Lebat 2 Hari ke depan

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek diminta untuk waspada potensi intensitas hujan sangat lebat terjadi pada periode 26-27 Februari 2021.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus mengarahkan Agustri Yogasmara alias Yogas saat akan ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

Kapolda Metro Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolres Gagal Tangani COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolres Gagal Tangani COVID-19

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran secara tegas akan mencopot kapolsek hingga kapolres di wilayahnya yang tidak serius dalam menekan angka penyebaran COVID-19.