NasDem Legawa Jika Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Usai Menkominfo Jadi Tersangka Ahmad Sahroni. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Partai NasDem mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dari Kabinet Indonesia Maju.

Plate yang merupakan Sekjen Partai NasDem telah ditetapkan sebagai kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan penyediaan infrastruktur pendukung 5 paket BAKTI Kemenkominfo periode 2020-2022.

Baca Juga:

Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Johnny Plate

Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Legawa (direshuffle) enggak apa-apa itu kan hak prerogatifnya presiden," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengklaim sikap serupa juga akan dicerminkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Meskipun diakuinya kasus Plate bakal berdampak pada perolehan suara NasDem di Pemilu 2024.

Baca Juga:

NasDem Ungkap Penetapan Tersangka Johnny Plate Tak Politis

"Dari kemarin juga Pak Ketum menyampaikan kalau ada reshuffle enggak apa-apa, tidak ada masalah," ujarnya.

Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan penyediaan infrastruktur pendukung 5 paket BAKTI Kemenkominfo periode 2020-2022.

Kejagung langsung menahan Johnny Plate di Rutan Salemba Kejagung untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun itu. (Pon)

Baca Juga:

Surya Paloh Kumpulkan Elite NasDem Buntut Johnny G Plate Jadi Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Periksa Ajudan Johnny G Plate Terkait Kasus Bakti Kominfo
Indonesia
Sandiaga Dampingi Prabowo di Acara HUT ke-15 Partai Gerindra
Berita
Sandiaga Dampingi Prabowo di Acara HUT ke-15 Partai Gerindra

Prabowo tiba sekitar pukul 09:15 WIB. Menteri Pertahanan itu datang mengenakan kemeja putih empat kantong dan celana berwarna krem khas Gerindra.

KBRI Ankara Pastikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Ledakan di Istanbul
Dunia
KBRI Ankara Pastikan Belum Ada Info WNI Jadi Korban Ledakan di Istanbul

Sejauh ini diperoleh informasi bahwa sekurangnya enam orang tewas dan 53 orang mengalami luka- luka akibat kejadian tersebut.

Mahfud MD Sebut Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri Cuma Gimik
Indonesia
Mahfud MD Sebut Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri Cuma Gimik

"Menurut saya itu gimik saja, sudah selesai kok dan itu hukum administrasi, tindakan Presiden hukum administrasi," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (30/12).

PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi
Indonesia
PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi

Deklarasi Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 hanya tinggal menunggu waktu.

Nilai Bantuan Renovasi Rumah Warga Korban Gempa Cianjur Bertambah
Indonesia
Nilai Bantuan Renovasi Rumah Warga Korban Gempa Cianjur Bertambah

Sejak gempa Cianjur 21 November 2022 lalu, Presiden terhitung sudah empat kali mengunjungi penyintas gempa Cianjur.

Presiden Jokowi Buka Hannover Messe 2023 Bersama Kanselir Jerman
Indonesia
Presiden Jokowi Buka Hannover Messe 2023 Bersama Kanselir Jerman

Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri sekaligus membuka pameran industri terbesar di Eropa Hannover Messe 2023.

Menpora Ajak Pelajar Jaga Persatuan dan Kesatuan
Indonesia
Menpora Ajak Pelajar Jaga Persatuan dan Kesatuan

"Yang paling penting adalah kalangan pelajar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Para pelajar harus meneladani pendiri bangsa sejak 1928 sampai sekarang," kata dia.

Kriteria Capres Menurut Ikatan Pedagang Pasar Tradisional
Indonesia
Kriteria Capres Menurut Ikatan Pedagang Pasar Tradisional

Pihaknya beranggapan presiden Indonesia ke depan minimal harus sama dengan Joko Widodo atau Jokowi.

DPR Beri Lampu Hijau Rencana Percepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres
Indonesia
DPR Beri Lampu Hijau Rencana Percepatan Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Rencana KPU untuk memajukan masa pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 Oktober adalah konsekuensi dari ditetapkannya Perppu Pemilu menjadi UU No.7/ 2023.