KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pada Senin (18/1) kemarin.

Keduanya diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Rohidin Mersyah soal rekomendasi usaha lobster yang dia berikan kepada tersangka Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP). Suharjito merupakan tersangka penyuap Edhy Prabowo.

Baca Juga:

KPK Periksa Bos Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

"Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu) dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT (Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).

Ali mengatakan, hal serupa juga diselisik penyidik terhadap Bupati Gusril Pausi. Tim penyidik juga mencecar soal rekomendasi usaha lobster yang diberikan kepada perusahaan penyuap Menteri Edhy.

"Gusril Pausi (Bupati Kaur, Bengkulu), dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benur lobster di Kabupaten Kaur, Bengkulu yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT," ujar Ali.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menunggu jadwal pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menunggu jadwal pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Seusai diperiksa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengakui dirinya dicecar mengenai kewenangan perizinan dan proses dalam ekspor benih lobster.

"Kita terkait dengan bagaimana kewenangan perizinan dan prosesnya," kata Rohidin Mersyah di gedung KPK, Senin (18/1).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Kata Gubernur Bengkulu Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020.

Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar
Indonesia
Gempa Malang Magnitudo 6,7, Pengunjung Mal di Solo Panik Berhamburan Keluar

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6.7 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4) siang, sekitar pukul 14.00 WIB.

[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Fadli Zon Angkat Kaki dari Indonesia karena Tak Jabat Waketum Gerindra

Akun Facebook Ilham Sip membagikan postingan tangkapan layar sebuah artikel yang menyatakan Fadli Zon pergi dari Indonesia lantaran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra.

Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular

"Kita proses sesuai UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/9).

Bamsoet Tegaskan Kemerdekaan Palestina Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Indonesia
Bamsoet Tegaskan Kemerdekaan Palestina Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima komunikasi telepon dari Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop pada hari Jumat (23/7)

PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren
Indonesia
PKB Nilai Syarat Capres-Cawapres Minimal Perguruan Tinggi Mendiskriminasi Lulusan Pesantren

Fraksi PKB merasa sisi teknis akademis hanyalah salah satu faktor dari banyak kapasitas yang dibutuhkan para wakil rakyat

Juliari Batubara Akui Kerap Sewa Pesawat Khusus untuk Kunjungan Kerja
Indonesia
Juliari Batubara Akui Kerap Sewa Pesawat Khusus untuk Kunjungan Kerja

Bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengakui sering menyewa pesawat khusus untuk kunjungan kerja ke luar kota.

Libur Natal dan Tahun Baru, Pergerakan Pesawat Capai 55 Ribu
Indonesia
Libur Natal dan Tahun Baru, Pergerakan Pesawat Capai 55 Ribu

Berdasarkan data yang dihimpun oleh AirNav Indonesia, puncak pergerakan pesawat udara untuk arus mudik terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 lalu dengan melayani 3.848 pergerakan pesawat udara.

Beberapa Wilayah Tanah Air Diterjang Hujan Lebat Disertai Kilat
Indonesia
Beberapa Wilayah Tanah Air Diterjang Hujan Lebat Disertai Kilat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprakirakan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang terjadi di beberapa wilayah tanah air, Jumat (30/4).

Kapolda Metro Perintahkan Anak Buahnya Sedekah Rp1.000 Setiap Hari Selama Ramadan
Indonesia
Kapolda Metro Perintahkan Anak Buahnya Sedekah Rp1.000 Setiap Hari Selama Ramadan

Fadil menyiapkan sebuah wadah yang diberi nama celengan Ramadan di Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya. Anggota diharapkan menyisihkan uang sedikitnya Rp 1.000 rupiah ke dalam celengan tersebut.

Anies Marah Ratusan PNS DKI Tak Ikut Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II
Indonesia
Anies Marah Ratusan PNS DKI Tak Ikut Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II

Anies Baswedan geram dengan sejumlah anak buahnya yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI.